Jayapura(PAPUA) ~ Gubernur Papua Lukas Enembe mengukuhkan dan melantik 1.010 pejabat eselon I, II, III dan IV di lingkungannya pada Senin, bertempat di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur.
Ke-1.010 yang dilantik tersebut terdiri dari pejabat tinggi pimpinan madya (eselon I) satu orang, 40 orang pejabat eselon II yakni dikukuhkan 27 orang dan dilantik 13 orang.
Pejabat administrasi sebanyak 259 orang, yakni 80 orang dikukuhkan dan 179 orang dilantik, pejabat pengawas sebanyak 709 orang, yakni 197 orang dikukuhkan serta 515 orang dilantik.
Gubernur Lukas mengatakan meskipun dilakukan pengukuhan, tetapi organisasi tidak berubah sehingga hendaknya dimaknai dari segi kepentingan organisasi bukan sekedar penempatan pejabat pada jenjang yang penempatan dan kepentingan tertentu.
"Pengembangan karir pegawai semata-mata untuk kepentingan pegawai dan untuk kepentingan dinas serta pembenahan juga pemantapan dinas dalam rangka peningkatan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," katanya.
Menurut Lukas, kini untuk semua pejabat, tidak bisa gubernur atau pejabat daerah setempat menunjuk atau melantik sembarangan, namun harus melalui mekanisme, yakni rekrutmen berdasarkan kepangkatan, itu yang dilihat.
"Penunjukkan kepala dinas kini harus berpegang pada aturan, jadi saya berharap pejabat yang dilantik ini, bukan karena kepentingan tetapi karena tuntutan organisasi," ujarnya.
Dia menambahkan pengukuhan dan pelantikan ini, merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang OPD dan Perda Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (*)
Ke-1.010 yang dilantik tersebut terdiri dari pejabat tinggi pimpinan madya (eselon I) satu orang, 40 orang pejabat eselon II yakni dikukuhkan 27 orang dan dilantik 13 orang.
Pejabat administrasi sebanyak 259 orang, yakni 80 orang dikukuhkan dan 179 orang dilantik, pejabat pengawas sebanyak 709 orang, yakni 197 orang dikukuhkan serta 515 orang dilantik.
Gubernur Lukas mengatakan meskipun dilakukan pengukuhan, tetapi organisasi tidak berubah sehingga hendaknya dimaknai dari segi kepentingan organisasi bukan sekedar penempatan pejabat pada jenjang yang penempatan dan kepentingan tertentu.
"Pengembangan karir pegawai semata-mata untuk kepentingan pegawai dan untuk kepentingan dinas serta pembenahan juga pemantapan dinas dalam rangka peningkatan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," katanya.
Menurut Lukas, kini untuk semua pejabat, tidak bisa gubernur atau pejabat daerah setempat menunjuk atau melantik sembarangan, namun harus melalui mekanisme, yakni rekrutmen berdasarkan kepangkatan, itu yang dilihat.
"Penunjukkan kepala dinas kini harus berpegang pada aturan, jadi saya berharap pejabat yang dilantik ini, bukan karena kepentingan tetapi karena tuntutan organisasi," ujarnya.
Dia menambahkan pengukuhan dan pelantikan ini, merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang OPD dan Perda Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (*)
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 