JAKARTA.BM~ Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) belum lama ini mengadakan Rapat Desiminasi terkait dengan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.
Adapun yang bertindak sebagai pembicara yakni Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum, Didi Sudiana mengatakan sebelumnya Ditjen Polpum telah mengeluarkan kebijakan, berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI).
Dia menyebutkan FPMMI merupakan tempat berkomunikasi dan berinteraksinya masyarakat Melanesia. Keberadaan dari forum tersebut sebagai wadah untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melanesia Indonesia.
“Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia sebagai tempat berinteraksi dan berkontribusi secara ekonomi dan sosial budaya dengan masyarakat Melanesia yang lebih luas,” ungkap Didi di Best Western Mangga Dua Hotel and Residence, Jakarta, Selasa, (11/4).
Keberadaan dari FPMMI pun saat ini sudah dibuktikan dengan adanya penandatanganan Naskah Piagam Deklarasi Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia oleh Gubernur Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
“Pada tanggal 6 Oktober 2015 di Ambon Provinsi Maluku telah di tandatanganinya Naskah Piagam Deklarasi Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia,” ungkap Didi.
Ditjen Polpum Kemendagri juga memiliki peran dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Disamping itu, pemerintah pusat juga mendorong perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Melanesia. Beberapa bentuk kegiatan yang nantinya mampu mendukung pembangunan di daerah tersebut seperti pekan produk ekonomi dan juga seni budaya masyarakat Melanesia.
“Jika di lima provinsi telah terbentuk FPMMI, maka dapat diselenggarakan forum dialog di daerah atau di pusat setiap tahunnya,” tutup dia.
#Gan/HumasPuspenKemendagri
Adapun yang bertindak sebagai pembicara yakni Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum, Didi Sudiana mengatakan sebelumnya Ditjen Polpum telah mengeluarkan kebijakan, berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI).
Dia menyebutkan FPMMI merupakan tempat berkomunikasi dan berinteraksinya masyarakat Melanesia. Keberadaan dari forum tersebut sebagai wadah untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melanesia Indonesia.
“Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia sebagai tempat berinteraksi dan berkontribusi secara ekonomi dan sosial budaya dengan masyarakat Melanesia yang lebih luas,” ungkap Didi di Best Western Mangga Dua Hotel and Residence, Jakarta, Selasa, (11/4).
Keberadaan dari FPMMI pun saat ini sudah dibuktikan dengan adanya penandatanganan Naskah Piagam Deklarasi Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia oleh Gubernur Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
“Pada tanggal 6 Oktober 2015 di Ambon Provinsi Maluku telah di tandatanganinya Naskah Piagam Deklarasi Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia,” ungkap Didi.
Ditjen Polpum Kemendagri juga memiliki peran dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Disamping itu, pemerintah pusat juga mendorong perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Melanesia. Beberapa bentuk kegiatan yang nantinya mampu mendukung pembangunan di daerah tersebut seperti pekan produk ekonomi dan juga seni budaya masyarakat Melanesia.
“Jika di lima provinsi telah terbentuk FPMMI, maka dapat diselenggarakan forum dialog di daerah atau di pusat setiap tahunnya,” tutup dia.
#Gan/HumasPuspenKemendagri
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 