BANDUNG.BM~ Dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat, Mendagri mengingatkan agar program yang menjadi janji-janji kepala daerah saat berkampanye dulu disinkronkan dengan Program Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Karena akan memasuki Musrenbang Nasional, program nawacita harus ada pengharmonisasian dengan janji gubernur dan sinkronisasi dengan janji bupati dan wali kota," ujar Tjahjo di Intercontinental Resort, Bandung, Kamis (13/4).
Tjahjo menyampaikan, sinkronisasi program pemerintah pusat dengan daerah perlu dilakukan agar target, visi dan misi pembangunan periode 2015-2019 dapat diwujudkan.
Oleh karena itu, seluruh penyelenggara urusan pemerintahan daerah harus berkordinasi dalam penyusunan program.
Ia mengatakan, rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Satu tahun ini, mantapkan agar janji kampanye gubernur, skala prioritas DPRD, masukan dari perguruan tinggi, LSM dan Forkopimda secara terpadu," kata Tjahjo.
Tjahjo juga mengingatkan agar koordinasi dengan DPRD dilakukan. Selain itu, merangkul seluruh elemen yang terkait, termasuk masyarakat.Keberhasilan program pembangunan nasional juga terkait dengan profesionalitas seluruh perangkat daerah.
Oleh karena itu, dalam forum ini juga Tjahjo meminta gubernur, bupati dan wali kota memahami satuan tiga dan tidak membebankan pekerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Selain itu, kepala daerah sedianya aktif memantau kinerja dan mengevaluasi SKPD-nya.
"Jangan semua diserahkan ke SKPD. Tiap tiga bulan sekali ya ditanya, kalau tidak tercapai, ganti saja," ujar Tjahjo.
#Gan/Humas Puspen Kemendagri/(*)
"Karena akan memasuki Musrenbang Nasional, program nawacita harus ada pengharmonisasian dengan janji gubernur dan sinkronisasi dengan janji bupati dan wali kota," ujar Tjahjo di Intercontinental Resort, Bandung, Kamis (13/4).
Tjahjo menyampaikan, sinkronisasi program pemerintah pusat dengan daerah perlu dilakukan agar target, visi dan misi pembangunan periode 2015-2019 dapat diwujudkan.
Oleh karena itu, seluruh penyelenggara urusan pemerintahan daerah harus berkordinasi dalam penyusunan program.
Ia mengatakan, rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Satu tahun ini, mantapkan agar janji kampanye gubernur, skala prioritas DPRD, masukan dari perguruan tinggi, LSM dan Forkopimda secara terpadu," kata Tjahjo.
Tjahjo juga mengingatkan agar koordinasi dengan DPRD dilakukan. Selain itu, merangkul seluruh elemen yang terkait, termasuk masyarakat.Keberhasilan program pembangunan nasional juga terkait dengan profesionalitas seluruh perangkat daerah.
Oleh karena itu, dalam forum ini juga Tjahjo meminta gubernur, bupati dan wali kota memahami satuan tiga dan tidak membebankan pekerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Selain itu, kepala daerah sedianya aktif memantau kinerja dan mengevaluasi SKPD-nya.
"Jangan semua diserahkan ke SKPD. Tiap tiga bulan sekali ya ditanya, kalau tidak tercapai, ganti saja," ujar Tjahjo.
#Gan/Humas Puspen Kemendagri/(*)
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 