SURABAYA.BM~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Jawa Timur 2018 di Surabaya, Rabu (12/4) siang.
Mendagri mengatakan forum Musrenbang merupakan bentuk penegasan bahwa perencanaà n pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur harus fokus. Alasannya adalah agar perencanaan program pembangunan di tahun anggaran 2018 menjadi lebih baik.
"Perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan oleh gubernur dan dilaporkan oleh Presiden di rapat kabinet ini supaya lebih fokus," ungkap Mendagri usai membuka Musrenbang Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Rabu, (12/4).
Dalam perencanaan pembangunan, gubernur sebagai kepala daerah harus terus melibatkan berbagai komponen, seperti LSM, perguruan tinggi, dan juga tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Mendagri menyebutkan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi unggulan dan berprestasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarwo, karena pembangunannya terintegrasi dengan baik.
"Jatim sebagai provinsi yang berpestasi oleh karenanya semua pihak harus terintegrasi dengan baik," ujar Tjahjo.
Pada hakikatnya, kunci dari pemantapan program di Pemprov Jawa Timur yakni membangun komunikasi dengan semua pihak, sepeŕti dengan organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, perangkat desà , tokoh adat dan juga pers untuk membangun stabilitas daerah.
Kata Mendagri, Jawa Timur juga terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan jalan tol, pelabuhan, bandara udara, air minum umbulan dan sebagainya.
Musrenbang digelar untuk persiapan sebelum musrenbang nasional. Yang menjadi prioritas pada acara ini adalah memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan untuk pembangunan industri dan perdagangan. Pembangunan tersebut intinya untuk mensejahterakan masyarakat.
#Gan/Humas Puspen Kemendagri
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 