YOGYAKARTA,BM- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan serentak akan mampu mengefektifkan dan mengefisienkan tata kelola pemerintahan.
Dalam hal ini Mendagri bermaksud dengan adanya Pilkada Serentak mampu menghemat anggaran negara.
"Kita (pemerintah) ingin pilkada serentak ini efisien," ungkap Mendagri ketika menjadi narasumber di Acara Seminar Nasional XXVI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), di Universitas Gadjah Mada, Kamis (27/4).
Menurut Tjahjo, berdasarkan laporan yang ia terima dari KPU, pada pelaksanaan pilkada kemarin ini memang terjadi pembengkakan anggaran. Sebab, meningkatnya harga logistik selama lima tahun terakhir.
Namun Tjahjo juga mengatakan anggaran ini membengkak karena dimanfaatkan pihak lain.
“Alasan KPU harga pembelian logistik selama lima tahun meningkat, tapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Misalnya, kalau dulu kendaraan bisa pinjam Pemda, sekarang beli mobil, jadi efisiensinya tidak ada. Nah 2015 juga sama, masih membengkak dibandingkan dengan kalau kita tiap hari Pilkada,” tambah Tjahjo.
Melihat kondisi tersebut pun, Mendagri menyampaikan permintaan maaf lantaran adanya pembengkakan anggaran sebesar 200 persen.
“Waktu awal-awal saya jadi menteri tahun 2015, di bayangan saya Pilkada serentak akan hemat, tapi mohon maaf ternyata lebih membengkak, sampai hampir 200 persen,” katanya.
Dalam hal ini Mendagri bermaksud dengan adanya Pilkada Serentak mampu menghemat anggaran negara.
"Kita (pemerintah) ingin pilkada serentak ini efisien," ungkap Mendagri ketika menjadi narasumber di Acara Seminar Nasional XXVI Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), di Universitas Gadjah Mada, Kamis (27/4).
Menurut Tjahjo, berdasarkan laporan yang ia terima dari KPU, pada pelaksanaan pilkada kemarin ini memang terjadi pembengkakan anggaran. Sebab, meningkatnya harga logistik selama lima tahun terakhir.
Namun Tjahjo juga mengatakan anggaran ini membengkak karena dimanfaatkan pihak lain.
“Alasan KPU harga pembelian logistik selama lima tahun meningkat, tapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Misalnya, kalau dulu kendaraan bisa pinjam Pemda, sekarang beli mobil, jadi efisiensinya tidak ada. Nah 2015 juga sama, masih membengkak dibandingkan dengan kalau kita tiap hari Pilkada,” tambah Tjahjo.
Melihat kondisi tersebut pun, Mendagri menyampaikan permintaan maaf lantaran adanya pembengkakan anggaran sebesar 200 persen.
“Waktu awal-awal saya jadi menteri tahun 2015, di bayangan saya Pilkada serentak akan hemat, tapi mohon maaf ternyata lebih membengkak, sampai hampir 200 persen,” katanya.