JAKARTA.BM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Dalam amanatnya, ia menegaskan, setiap keputusan politik pembangunan yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah harus mencerminkan sila-sila dalam Pancasila.
"Setiap keputusan politik pembangunan, mulai dari Presiden sampai RT, termasuk perguruan tinggi, lembaga-lembaga yang ada, ormas, parpol, semua, setiap keputusan harusnya mampu menjabarkan sila sila dalam Pancasila dalam upaya mempertegas empat pilar kebangsaan," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (1/6).
Selain itu, dalam kesempatan itu, Tjahjo mengundang sejumlah menteri, kepala lembaga negara, serta rektor perguruan tinggi dan swasta untuk menandatangani nota kesepakatan mengenai penguatan Pancasila.
Tjahjo menegaskan, selain mengacu pada Pancasila, keputusan politik pembangunan di daerah juga harus melibatkan perguruan tinggi yang ada di wilayah tersebut.
"Hal ini semata-mata agar kebijakan politik pembangunan harus lebih memahami masalah kultur budaya aspek keadilan untuk kemaslahatan masyarakat, tidak hanya perguruan tinggi negeri, tapi juga swasta," tuturnya.
Ia melanjutkan, tokoh adat, agama, dan masyarakat, termasuk TNI, Polri dan Kejaksaan harus pula dilibatkan dalam pengambilan keputusan di daerah. Hal ini untuk membangun integrasi bangsa yang mengacu pada penguatan nilai-nilai Pancasila.
"Setiap keputusan politik pembangunan, mulai dari Presiden sampai RT, termasuk perguruan tinggi, lembaga-lembaga yang ada, ormas, parpol, semua, setiap keputusan harusnya mampu menjabarkan sila sila dalam Pancasila dalam upaya mempertegas empat pilar kebangsaan," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (1/6).
Selain itu, dalam kesempatan itu, Tjahjo mengundang sejumlah menteri, kepala lembaga negara, serta rektor perguruan tinggi dan swasta untuk menandatangani nota kesepakatan mengenai penguatan Pancasila.
Tjahjo menegaskan, selain mengacu pada Pancasila, keputusan politik pembangunan di daerah juga harus melibatkan perguruan tinggi yang ada di wilayah tersebut.
"Hal ini semata-mata agar kebijakan politik pembangunan harus lebih memahami masalah kultur budaya aspek keadilan untuk kemaslahatan masyarakat, tidak hanya perguruan tinggi negeri, tapi juga swasta," tuturnya.
Ia melanjutkan, tokoh adat, agama, dan masyarakat, termasuk TNI, Polri dan Kejaksaan harus pula dilibatkan dalam pengambilan keputusan di daerah. Hal ini untuk membangun integrasi bangsa yang mengacu pada penguatan nilai-nilai Pancasila.
#okezone com
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 