JAKARTA.BM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).
Dalam sambutannya, Tjahjo menyatakan peringatan Hari Pancasila dilakukan untuk menegaskan kembali proses ketatanegaraan Indonesia yang telah diproklamirkan dan disepakati bersama. Yaitu Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
"Tadi pagi Bapak Presiden telah memimpin upacara di Gedung Pancasila. Beliau menegaskan, Pancasila, UUD, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sudah final bagi Indonesia yang merdeka," ujar Tjahjo.
Karena itu, kata Tjahjo, setiap keputusan terkait politik, pembangunan, maupun kebijakan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus mampu menjabarkan butir-butir dari lima sila dalam Pancasila.
Baik itu di tingkat pusat hingga pemerintahan paling bawah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga, partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.
Menurut Tjahjo, dalam kesempatan kali ini kemendagri atas nama pemerintah pusat mengundang sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta.
Tujuannya, untuk menandatangani nota kesepahaman bersama mengenai penguatan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara.
"Kemendagri sebagai poros pemerintahan punya komitmen dan sudah menyampaikannya ke seluruh pemerintah daerah, agar dalam menjabarkan putusan politik pembangunan di daerah melibatkan perguruan tinggi," kata Tjahjo.
Dia menyatakan, hal ini penting disampaikan agar kebijakan politik pembangunan yang ada lebih memahami kultur budaya, aspek pemertaan dan keadilan untuk kemaslahatan daerah masing-masing.
Dalam sambutannya, Tjahjo menyatakan peringatan Hari Pancasila dilakukan untuk menegaskan kembali proses ketatanegaraan Indonesia yang telah diproklamirkan dan disepakati bersama. Yaitu Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
"Tadi pagi Bapak Presiden telah memimpin upacara di Gedung Pancasila. Beliau menegaskan, Pancasila, UUD, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sudah final bagi Indonesia yang merdeka," ujar Tjahjo.
Karena itu, kata Tjahjo, setiap keputusan terkait politik, pembangunan, maupun kebijakan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus mampu menjabarkan butir-butir dari lima sila dalam Pancasila.
Baik itu di tingkat pusat hingga pemerintahan paling bawah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga, partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.
Menurut Tjahjo, dalam kesempatan kali ini kemendagri atas nama pemerintah pusat mengundang sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta.
Tujuannya, untuk menandatangani nota kesepahaman bersama mengenai penguatan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara.
"Kemendagri sebagai poros pemerintahan punya komitmen dan sudah menyampaikannya ke seluruh pemerintah daerah, agar dalam menjabarkan putusan politik pembangunan di daerah melibatkan perguruan tinggi," kata Tjahjo.
Dia menyatakan, hal ini penting disampaikan agar kebijakan politik pembangunan yang ada lebih memahami kultur budaya, aspek pemertaan dan keadilan untuk kemaslahatan daerah masing-masing.
#JPNN
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 