JAKARTA.BM- Partai Indonesia Kerja menilai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang tahun 2017 diwarnai berbagai capaian yang menggembirakan, terutama di sektor ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Sedangkan di sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih diperlukan pembenahan serius. Hal ini disampaikan oleh Hartoko Adi Oetomo, Ketua Umum DPP PIKA dalam acara Refleksi Satu Tahun Partai Indonesia Kerja (PIKA), yang antara lain dihadiri jajaran Pengurus DPP PIKA serta dari DPD PIKA DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
“Sebagai bangsa yang berdaulat, kita patut bersyukur atas capaian ekonomi nasional. Hal ini bukan saja karena kita lolos dari dera’an krisis ekonomi, tetapi GDP kita juga melesat cukup signifikan. Bila pada tahun 1998 baru mencapai USD 95 miliar, maka pada 2016 sudah berada pada angka USD 861,9 miliar,” kata Hartoko Adi Oetomo. Hal tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan GDP tertinggi nomor 3 diantara negara-negara yang tergabung dalam G20. Kabar baik lainnya, tambah Hartoko, untuk pertama kalinya sejak krisis ekonomi mendera Indonesia pada 1998, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors (S&P) menaikan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade, karena pemerintah dinilai berhasil menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, sehingga sektor keuangan menjadi stabil.
PIKA memandang agar momentum perekonomian yang baik ini terus dijaga dan bahkan ditingkatkan agar masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu, berbagai kendala yang berimplikasi pada laju ekonomi, perlu terus dibenahi. Sebut saja penyerapan belanja modal pemerintah hingga ahir Februari 2017 baru mencapai Rp. 225,6 triliun, atau baru mencapai 10,84% dari target dalam APBN 2017. Hal ini tentu akan berdampak pada laju pembangunan dan pelayanan pada masyakat.
“Masalah perburuhan juga harus ditangani dengan arif. Meski saat ini Indonesia menjadi negara yang sangat baik bagi investasi asing, namun jika iklim investasi tidak dijaga, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendorong roda perekonomian lebih cepat lagi,” ujar Hartoko.
Sedangkan di sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih diperlukan pembenahan serius. Hal ini disampaikan oleh Hartoko Adi Oetomo, Ketua Umum DPP PIKA dalam acara Refleksi Satu Tahun Partai Indonesia Kerja (PIKA), yang antara lain dihadiri jajaran Pengurus DPP PIKA serta dari DPD PIKA DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
“Sebagai bangsa yang berdaulat, kita patut bersyukur atas capaian ekonomi nasional. Hal ini bukan saja karena kita lolos dari dera’an krisis ekonomi, tetapi GDP kita juga melesat cukup signifikan. Bila pada tahun 1998 baru mencapai USD 95 miliar, maka pada 2016 sudah berada pada angka USD 861,9 miliar,” kata Hartoko Adi Oetomo. Hal tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan GDP tertinggi nomor 3 diantara negara-negara yang tergabung dalam G20. Kabar baik lainnya, tambah Hartoko, untuk pertama kalinya sejak krisis ekonomi mendera Indonesia pada 1998, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors (S&P) menaikan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade, karena pemerintah dinilai berhasil menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, sehingga sektor keuangan menjadi stabil.
PIKA memandang agar momentum perekonomian yang baik ini terus dijaga dan bahkan ditingkatkan agar masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu, berbagai kendala yang berimplikasi pada laju ekonomi, perlu terus dibenahi. Sebut saja penyerapan belanja modal pemerintah hingga ahir Februari 2017 baru mencapai Rp. 225,6 triliun, atau baru mencapai 10,84% dari target dalam APBN 2017. Hal ini tentu akan berdampak pada laju pembangunan dan pelayanan pada masyakat.
“Masalah perburuhan juga harus ditangani dengan arif. Meski saat ini Indonesia menjadi negara yang sangat baik bagi investasi asing, namun jika iklim investasi tidak dijaga, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendorong roda perekonomian lebih cepat lagi,” ujar Hartoko.
#Bob/Rilis
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 