Jenewa(SWISS).BM- Indonesia menyerukan pentingnya keberhasilan revitalisasi UNCTAD (the United Nations Conference on Trade and Development) sebagai organ utama PBB dalam menangani isu-isu perdagangan dan pembangunan global. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, pada pertemuan courtesy call dengan Sekretaris Jenderal UNCTAD, Dr. Mukhisa Kituyi di Markas Besar PBB di Jenewa pada tanggal (14/6).
"Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar untuk melihat UNCTAD yang kuat, karena memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang dalam bidang kerja sama perdagangan dan pembangunan," ujar Dubes Hasan Kleib dalam pembicaraannya dengan Sekjen UNCTAD.
Dubes Hasan juga menyinggung perlunya meningkatkan profil dan visibility UNCTAD sebagai salah satu organisasi internasional yang penting dalam sistem PBB. "Kita mesti menyesuaikan diri dengan tantangan yang UNCTAD hadapi, terutama di tengah kecenderungan enhanced role organisasi-organisasi internasional lain seperti WTO, G-20, dan OECD," jelasnya.
Sekjen UNCTAD menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia untuk turut memperkuat UNCTAD dan berharap hubungan baik yang selama ini telah terjalin terus menguat. Kituyi menggarisbawahi pandangan Indonesia dengan menyatakan bahwa upaya untuk melakukan adaptasi sesuai perkembangan global saat ini telah sebagian dirintis melalui dukungan negara-negara anggota dalam memperbaiki rejim investasi internasional (international investment agreement reform) serta pengembangan dan pembahasan isu ekonomi digital.
Menurut Kituyi, langkah penyesuaian ini juga termasuk mempersiapkan penanganan isu e-commerce serta menciptakan close linkage antara seluruh kepentingan tersebut dengan guliran perdagangan global saat ini.
Menimpali hal tersebut, Dubes Hasan menegaskan komitmen dukungan Indonesia serta kesiapan dalam bekerjasama dengan UNCTAD maupun negara-negara anggota organisasi internasional tersebut. Dubes Hasan menyebut upaya tersebut dapat ditempuh oleh Kelompok G77 dan Tiongkok dalam merevitalisasi intergovernmental machinery (IGM) UNCTAD.
Dubes Hasan juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik Indonesia dengan UNCTAD selama ini yang tercermin pada sejumlah program penguatan kapasitas (capacity building) yang telah dan terus berlangsung baik hingga kini, antara lain Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS Programme) dan UNCTAD Train for Trade Management Programme.
Menutup pertemuan, Duta Besar Kleib menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk melanjutkan kerja sama baik dengan UNCTAD dan terus berperan aktif mengaspirasikan kepentingan Indonesia dan memajukan kepentingan negara-negara berkembang pada umumnya dalam forum multilateral UNCTAD, baik melalui kelompok negosiasi 134 negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok G77 dan Tiongkok, maupun melalui Trade Development and Board (TDB) UNCTAD sebagai badan pembuat kebijakan tertinggi UNCTAD.
Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS Programme) adalah merupakan paket pengembangan kapasitas yang ditawarkan kepada negara-negara berkembang dalam mengelola hutang publik dan pembuatan data hutang yang kredibel bagi tujuan penyusunan keuangan. Program ini dimanfaatkan secara intensif oleh Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia. Sementara UNCTAD Train for Trade Management Programme merupakan program pembenahan pengelolaan kepelabuhan (port management) yang dimanfaatkan secara aktif oleh PELINDO sebagai focal point.
#Gan/PTRI Jenewa
"Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar untuk melihat UNCTAD yang kuat, karena memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang dalam bidang kerja sama perdagangan dan pembangunan," ujar Dubes Hasan Kleib dalam pembicaraannya dengan Sekjen UNCTAD.
Dubes Hasan juga menyinggung perlunya meningkatkan profil dan visibility UNCTAD sebagai salah satu organisasi internasional yang penting dalam sistem PBB. "Kita mesti menyesuaikan diri dengan tantangan yang UNCTAD hadapi, terutama di tengah kecenderungan enhanced role organisasi-organisasi internasional lain seperti WTO, G-20, dan OECD," jelasnya.
Sekjen UNCTAD menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia untuk turut memperkuat UNCTAD dan berharap hubungan baik yang selama ini telah terjalin terus menguat. Kituyi menggarisbawahi pandangan Indonesia dengan menyatakan bahwa upaya untuk melakukan adaptasi sesuai perkembangan global saat ini telah sebagian dirintis melalui dukungan negara-negara anggota dalam memperbaiki rejim investasi internasional (international investment agreement reform) serta pengembangan dan pembahasan isu ekonomi digital.
Menurut Kituyi, langkah penyesuaian ini juga termasuk mempersiapkan penanganan isu e-commerce serta menciptakan close linkage antara seluruh kepentingan tersebut dengan guliran perdagangan global saat ini.
Menimpali hal tersebut, Dubes Hasan menegaskan komitmen dukungan Indonesia serta kesiapan dalam bekerjasama dengan UNCTAD maupun negara-negara anggota organisasi internasional tersebut. Dubes Hasan menyebut upaya tersebut dapat ditempuh oleh Kelompok G77 dan Tiongkok dalam merevitalisasi intergovernmental machinery (IGM) UNCTAD.
Dubes Hasan juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik Indonesia dengan UNCTAD selama ini yang tercermin pada sejumlah program penguatan kapasitas (capacity building) yang telah dan terus berlangsung baik hingga kini, antara lain Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS Programme) dan UNCTAD Train for Trade Management Programme.
Menutup pertemuan, Duta Besar Kleib menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk melanjutkan kerja sama baik dengan UNCTAD dan terus berperan aktif mengaspirasikan kepentingan Indonesia dan memajukan kepentingan negara-negara berkembang pada umumnya dalam forum multilateral UNCTAD, baik melalui kelompok negosiasi 134 negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok G77 dan Tiongkok, maupun melalui Trade Development and Board (TDB) UNCTAD sebagai badan pembuat kebijakan tertinggi UNCTAD.
Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS Programme) adalah merupakan paket pengembangan kapasitas yang ditawarkan kepada negara-negara berkembang dalam mengelola hutang publik dan pembuatan data hutang yang kredibel bagi tujuan penyusunan keuangan. Program ini dimanfaatkan secara intensif oleh Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia. Sementara UNCTAD Train for Trade Management Programme merupakan program pembenahan pengelolaan kepelabuhan (port management) yang dimanfaatkan secara aktif oleh PELINDO sebagai focal point.
#Gan/PTRI Jenewa