JAKARTA.BM- Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo menyatakan, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera berkordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.
“Ini dasar keputusannya, Karo (Kepala Biro) Hukum Kemendagri sedang koordinasi ke KPK. Kan tidak bisa dasarnya pemberitaan, harus ada dasar keputusan KPK akan statusnya," ujar Tjahjo kepada wartawan, Rabu (21/6).
Surat resmi tersebut, kata dia menjadi dasar keputusan pemerintah selanjutnya terkait jabatan kepala daerah di Bengkulu ini. Kemendagri, kata dia tentu tidak bisa ambil kebijakan untuk memberhentikan sementara pejabat dan penunjuk langsung pelaksana tugasnya (Plt).
“Penunjukan atau pelantikan sebagai gubernur melalui keppres. Dasar pemberhentian juga harus ada, karena (menggunakan) keppres,” tambah Tjahjo.
Sejauh ini, Mendagri Tjahjo mengatakan belum memberhentikan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang ditahan KPK terkait suap proyek peningkatan jalan di Bengkulu. Kemendagri akan berkoordinasi langsung ke KPK untuk melihat surat keputusan penahanan Ridwan.
Kemendagri akan menunjuk Plt Gubernur Bengkulu jika sudah menerima pemberitahuan resmi dari KPK soal penahanan Ridwan. Tjahjo menyontohkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak diganti sampai ia ditahan karena kasus penodaan agama.
"Tersangka ditahan ditunjuk Plt nya. Tersangka tidak ditahan, tidak ditunjuk Plt sampai apakah ditahan atau tidak. Dalam proses persidangannya dan sampai berkekuatan hukum tetap," kata Tjahjo.
“Ini dasar keputusannya, Karo (Kepala Biro) Hukum Kemendagri sedang koordinasi ke KPK. Kan tidak bisa dasarnya pemberitaan, harus ada dasar keputusan KPK akan statusnya," ujar Tjahjo kepada wartawan, Rabu (21/6).
Surat resmi tersebut, kata dia menjadi dasar keputusan pemerintah selanjutnya terkait jabatan kepala daerah di Bengkulu ini. Kemendagri, kata dia tentu tidak bisa ambil kebijakan untuk memberhentikan sementara pejabat dan penunjuk langsung pelaksana tugasnya (Plt).
“Penunjukan atau pelantikan sebagai gubernur melalui keppres. Dasar pemberhentian juga harus ada, karena (menggunakan) keppres,” tambah Tjahjo.
Sejauh ini, Mendagri Tjahjo mengatakan belum memberhentikan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang ditahan KPK terkait suap proyek peningkatan jalan di Bengkulu. Kemendagri akan berkoordinasi langsung ke KPK untuk melihat surat keputusan penahanan Ridwan.
Kemendagri akan menunjuk Plt Gubernur Bengkulu jika sudah menerima pemberitahuan resmi dari KPK soal penahanan Ridwan. Tjahjo menyontohkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak diganti sampai ia ditahan karena kasus penodaan agama.
"Tersangka ditahan ditunjuk Plt nya. Tersangka tidak ditahan, tidak ditunjuk Plt sampai apakah ditahan atau tidak. Dalam proses persidangannya dan sampai berkekuatan hukum tetap," kata Tjahjo.
#Gan/Detik com/ Puspen Kemendagri
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 