JAKARTA.BM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya program bela negara saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) di Geudng Djoeang Menteng Jakarta, Jumat (28/7).
“Bela negara itu penting,” kata Tjahjo di hadapan para peserta Munas IKPI.
Dia menambahkan, konsep bela negara ini adalah bagian dari nawacita Presiden RI Joko Widodo. Pemerintah saat ini ingin agar masyarakatnya bisa menghormati para pendiri bangsa, salah satu caranya, kata dia adalah melalui program bela negara.
Meski demikian, ia mengakui kalau masalah bangsa ini kian beragam. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah masalah terorisme/radikalisme, narkoba, korupsi dan ketimpangan sosial sehingga perlu upaya untuk membenahinya.
“Maka program pemerintah pusat harus mampu menekan masalah itu semua,” kata dia.
Misal dari masalah keuangan negara, kata Tjahjo ketaatan masyarakat terhadap pajak masih rendah. Tercatat, hanya 40 persen dari mereka yang patuh untuk membayarkan kewajiban tersebut kepada negara.
"Masyarakat kaya Indoensia baru bayar pajak 40 persen. Bayangkan 60 persen belum bayar pajak," kata Tjahjo
Begitu juga masalah papan dan pangan. Saat ini, belum semua masyarakat Indonesia memiliki rumah sendiri. Ia mengaku sedih saat mengetahui kebutuhan garam untuk dalam negeri saja masih harus impor dari luar.
Dalam kegiatan tersebut, Tjahjo mengatakan, dirinya memiliki ikatan dengan IPKI. Dia menambahkan, dulu orang tuanya menjabat sebagai wakil ketua IPKI di Jawa Tengah. Sampai sekarang dirinya masih menjalin komunikasi baik dengan organisasi tersebut.
“Masalah kemerdekaan bagian yang tidak terpisahkan dari IPKI. Organisasi ini usianya lebih tua dari saya, 63 tahun. Mudah-mudahan IPKI bisa melebarkan sayapnya kembali ada di semua provinsi, dan 2018 punya wakil di seluruh Indonesia, kata Tjahjo.
Pertemuan ini, kata Mendagri Tjahjo merupakan sebuah nostalgia bagi dirinya. Dalam sambutan acara di sana, Mendagri menjelaskan tentang pentingnya menghormati para pendiri bangsa. Karena bangsa yang hebat adalah yang menghargai jasa mereka.
#Feri/Puspen Kemendagri
“Bela negara itu penting,” kata Tjahjo di hadapan para peserta Munas IKPI.
Dia menambahkan, konsep bela negara ini adalah bagian dari nawacita Presiden RI Joko Widodo. Pemerintah saat ini ingin agar masyarakatnya bisa menghormati para pendiri bangsa, salah satu caranya, kata dia adalah melalui program bela negara.
Meski demikian, ia mengakui kalau masalah bangsa ini kian beragam. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah masalah terorisme/radikalisme, narkoba, korupsi dan ketimpangan sosial sehingga perlu upaya untuk membenahinya.
“Maka program pemerintah pusat harus mampu menekan masalah itu semua,” kata dia.
Misal dari masalah keuangan negara, kata Tjahjo ketaatan masyarakat terhadap pajak masih rendah. Tercatat, hanya 40 persen dari mereka yang patuh untuk membayarkan kewajiban tersebut kepada negara.
"Masyarakat kaya Indoensia baru bayar pajak 40 persen. Bayangkan 60 persen belum bayar pajak," kata Tjahjo
Begitu juga masalah papan dan pangan. Saat ini, belum semua masyarakat Indonesia memiliki rumah sendiri. Ia mengaku sedih saat mengetahui kebutuhan garam untuk dalam negeri saja masih harus impor dari luar.
Dalam kegiatan tersebut, Tjahjo mengatakan, dirinya memiliki ikatan dengan IPKI. Dia menambahkan, dulu orang tuanya menjabat sebagai wakil ketua IPKI di Jawa Tengah. Sampai sekarang dirinya masih menjalin komunikasi baik dengan organisasi tersebut.
“Masalah kemerdekaan bagian yang tidak terpisahkan dari IPKI. Organisasi ini usianya lebih tua dari saya, 63 tahun. Mudah-mudahan IPKI bisa melebarkan sayapnya kembali ada di semua provinsi, dan 2018 punya wakil di seluruh Indonesia, kata Tjahjo.
Pertemuan ini, kata Mendagri Tjahjo merupakan sebuah nostalgia bagi dirinya. Dalam sambutan acara di sana, Mendagri menjelaskan tentang pentingnya menghormati para pendiri bangsa. Karena bangsa yang hebat adalah yang menghargai jasa mereka.
#Feri/Puspen Kemendagri
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment