Mendagri Inginkan PKK Menjadi Faktor Kunci Hadapi Dinamika Pembangunan

JAKARTA,BM– Menjawab dinamika pembangunan yang demikian kompleks dengan berbagai permasalahan dan tantangannya, salah satu faktor kunci yang harus dipersiapkan yakni ketersediaan kualitas sumber daya manusia unggul dan kompetitif.

“Di sinilah posisi dan peluang Gerakan PKK yang telah teruji selama hampir setengah abad, untuk menunjukkan potensinya dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia sejak dini,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya sebagaimana dibacakan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo pada acara Pelantikan Para Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Gorontalo pada Selasa (25/7) di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Apalagi, lanjutnya, keterlibatan Gerakan PKK sebagai gerakan nasional dengan kelembagaan yang terstruktur secara hierarkis, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa/kelurahan, memiliki potensi yang luar biasa jika digerakkan dengan optimal.

“Oleh karena itu, menjadi sangat tepat bilamana Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk penguatan kelembagaan Gerakan PKK,” kata Hadi Prabowo mengutip sambutan Mendagri.

Lebih lanjut, selama ini Mendagri tidak pernah meragukan peran Gerakan PKK sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keberdayaan dan pelayanan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

“Ndak berlebihan bilamana saya juga menaruh harapan besar terhadap peran dan keberadaan Gerakan PKK dalam ikut menangani berbagai masalah kehidupan masyarakat kita, seperti masalah moral dan karakter keluarga, ekonomi kerakyatani pendidikan serta kesehatan, dan lain sebagainya,” tandasnya.

Untuk itu, selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat, Mendagri minta agar para Ketua TP PKK Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat.

Hal tersebut sekaligus untuk menepis anggapan yang kurang tepat terhadap keberadaan Gerakan PKK, sebagai gerakan yang penuh dengan agenda seremonial semata.

“Sekali lagi, tunjukkanlah bahwa Gerakan PKK itu nyata dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Buktikanlah pula bahwa Gerakan PKK itu sesungguhnya adalah gerakan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari keluarga,” tuturnya.

Sinergi dengan Program Kepala Daerah Terpilih Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum TP PKK Erni Guntarti Tjahjo Kumolo juga meminta kepada para Ketua TP PKK Provjnsi yang baru dilantik untuk memahami program-program atau program prioritas pemerintah daerah.

Terutama, Rata Erni, kegiatan yang berkaitan dengan janji-janji program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada saat kampanye beberapa waktu lalu. Momentum sepera inilah yang perlU dicermati oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK.

Untuk itu, dalam pelaksanaannya saya berharap agar Tim Penggerak PKK senantiasa bersinergi dengan Program Erni menjelaskan, Gerakan PKK dengan 10 Program Pokoknya pada dasamya sudah menggambarkan bahwa yang dilakukan oleh Gerakan PKK mencakup seluruh kebutuhan dasar hidup manusia sejak masih dalam kandungan sampai dengan lanjut usia.

Namun demikian, Erni meminta kepada para Ketua TP PKK tersebut untuk tetap memperhatikan situasi dan kondisi serta prioritas dari masing masing daerah.

“Ukukan pemetaan agar dapat diketahui di mana dan bagaimana 10 Program Pokok PKK itu dapat dilaksanakan,” ujar Emi.

Erni mengambil contoh Kepulauan Riau sebagai daerah yang bercirikan kepulauan, harus mampu mendayagunakan potensi hasil laut untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kembangkanlah produksi hasil laut ini melalui fungsi pembinaan oleh Tim Penggerak PKK secara berjenjang sampai dengan Kelompok-kelompok PKK, untuk kemudian dibimbing agar dapat diolah dalam berbagai varian, lalu dikemas secara apik sehingga mempunyai nilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga,” papar Emi.

Begitupun, lanjut Erni, dengan daerah lain, seperti DKI Jakarta dengan cara memaksimalkan keberadaan Ruang Terpadu Ramah Anak, atapun Gorontalo dengan Seni Karawo atau Kerawangr Sulaman Khas Gotontalo sedemikian rupa.

“Agar dapat dijadikan ikon sebuah daerah,” tandas Emi. Tak Iupa Erni juga menyoroti hasil ekspos Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia KPAII terhadap Papua Barat yang dinilai tengah mengalami Damrat Kekerasan terhadap anak.

Atas hal tersebut, Erni meminta TP PKK Provinsi Papua Barat segera mengambil sikap dan inisiatif untuk menyusun pmgram aksi penanggulangan kekerasan terhadap anak.

“Anak adalah generasi penerus pembangunan daerah dan pembangunan bangsa. Anak adalah sumberdaya manusia masa depan yang harus dibina kualitas hidupnya,” ungkap Erni.

Khusus untuk Sulawesi Barat, Emi memberikan apreslasi atas kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup signifikan, yakni dari 64,4% pada tahun 2016 menjadi 71,41% pada tahun 2017. Sedikit atau banyak, saya percaya bahwa hal ini tentu ada peranan dan konbibusi dari Gerakan PKK di Provinsi Sulawesi Barat,"ujar Erni.

Sementara itu, kepada para Gubemur dan Wakil Gubemur yang belum lama lnl dilantik, Erni berharap agar Tim Penggerak PKK dapat terus dilibatkan dalam program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung dengan peran serta masyarakat.

“Saya mengharapkan perhatian dari para Gubemur selaku Ketua Pembina TP PKK Provinsi, kiranya dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap program-program PKK. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama bekerja dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, berdaya, dan sejahtera,” kata Erni.

Adapun 5 (lima) Ketua TP PKK Provinsi yang dllantik, yakni: Riawina, S.S (Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau, Happy Djarot Saiful Hidayat (Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Yuliana Mandacan (Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat), Dra. Hj. Andi Ruskati (Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo).


 

#Feri/Puspen Kemendagri