JAKARTA.BM– Kepala daerah diminta melakukan verifikasi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga terlibat dalam gerakan organisasi kemasyarakatan (ormas) tak sejalan dengan Pancasila. Perlu diukur seberapa besar kecenderungan mereka aktif dalam mendukung ideologi tersebut.
Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebelum melangsungkan rapat di Istana Negara, Senin (24/7). Menurut dia, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah terkait upaya verifikasi ini.
“Kami sudah kirimkan surat kepada kepala daerah untuk melakukan seleksi dengan benar. Sadarkan para PNS ini, ingatkan kalau tugas mereka menjabarkan nilai Pancasila, jadi tak boleh ideologinya bertentangan dengan landasan negara ini,” kata Tjahjo.
Pemerintah memang tak langsung menjatuhkan sanksi, namun coba untuk memberikan pemahaman atas keterlibatan PNS ini. Namun, bila memang yang bersangkutan dianggap lebih pro terhadap gerakan ormas ini, apalagi menjadi kader aktif atau pengurus, barulah mereka diminta mundur.
Hanya saja, jangan mengambil keputusan sepihak bila para PNS ini hanya anggota atau sekedar simpatisan saja. Tjahjo memang tak menginginkan para PNS ini terlibat dalam keangggotaan ormas yang diduga punya paham bersebrangan dengan Pancasila, karena tugasnya sebagai pegawai.
“PNS ini kan tugasnya menggerakan masyarakat, mengorganisir lingkungannya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga di kantor, mereka bekerja di instansi pemerintah untuk menjabarkan Pancasila dalam membuat perda (peraturan daerah) dan regulasi lainnya,” ujar dia.
Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebelum melangsungkan rapat di Istana Negara, Senin (24/7). Menurut dia, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah terkait upaya verifikasi ini.
“Kami sudah kirimkan surat kepada kepala daerah untuk melakukan seleksi dengan benar. Sadarkan para PNS ini, ingatkan kalau tugas mereka menjabarkan nilai Pancasila, jadi tak boleh ideologinya bertentangan dengan landasan negara ini,” kata Tjahjo.
Pemerintah memang tak langsung menjatuhkan sanksi, namun coba untuk memberikan pemahaman atas keterlibatan PNS ini. Namun, bila memang yang bersangkutan dianggap lebih pro terhadap gerakan ormas ini, apalagi menjadi kader aktif atau pengurus, barulah mereka diminta mundur.
Hanya saja, jangan mengambil keputusan sepihak bila para PNS ini hanya anggota atau sekedar simpatisan saja. Tjahjo memang tak menginginkan para PNS ini terlibat dalam keangggotaan ormas yang diduga punya paham bersebrangan dengan Pancasila, karena tugasnya sebagai pegawai.
“PNS ini kan tugasnya menggerakan masyarakat, mengorganisir lingkungannya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga di kantor, mereka bekerja di instansi pemerintah untuk menjabarkan Pancasila dalam membuat perda (peraturan daerah) dan regulasi lainnya,” ujar dia.
#Feri/Puspen Kemendagri
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment