Bucharest(RUMANIA).BM- Pada tanggal 1 Agustus 2017, Duta Besar RI Bucharest Diar Nurbintoro, mendampingi delegasi dari Badan Keahlian DPR RI yang diketuai oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI, K. Johnson Rajagukguk S.H., M.Hum pada pertemuan dengan Menteri Kehakiman Rumania, Tudorel Toader dan Sekretaris Negara, Marieta Safta.
Maksud dari pertemuan tersebut adalah dalam rangka memperoleh informasi terkait sistem hukum di Rumania, cara kerja, dan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Rumania. Secara khusus, informasi yang ingin diperoleh adalah terkait struktur dan mekanisme kerja unsur sistem pendukung dalam hal keahlian mendukung pelaksanaan tugas parlemen terutama di bidang perundang-undangan serta pengembangan kawasan parlemen.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Kehakiman menjelaskan secara gamblang mengenai tugas dan fungsi serta peran dari kementerian dan tahapan dalam drafting. Menteri Tudorel Toader juga menyampaikan bahwa kementeriannya berencana menyelenggarakan konferensi terkait peran dari Kementerian Kehakiman dalam kerangka rule of law dengan negara Uni Eropa dan peserta internasional lainnya. Dalam hal ini, Menteri Toader mengundang pihak Indonesia untuk turut berpartisipasi pada konferensi tersebut dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara. Pertemuan ini dinilai sebagai kesempatan yang baik guna meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua negara dan juga menguatkan kerjasama politik, khususnya dalam hal saling memberi dukungan pada pencalonan-pencalonan di forum dan organisasi internasional.
Delegasi Badan Keahlian DPR RI terdiri dari 9 orang, yaitu:
1. K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
2. Dr. Inosensiun Samsul, M.H.
3. Dr.Indra Pahlevi, S.IP.,M.Si.
4. Dra. Rini Koentarti, M.Si.
5. Kombes Pol. Drs.Herry Ardyanto, M.Si
6. M. Najib Ibrahim, S.Ag., MH.
7. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
8. Zaqiu Rahman, S.H., M.H.
9. Anita Handayaniputri, S.T., M.T.
Selain pertemuan dengan Menteri Kehakiman, delegasi juga akan mengadakan pertemuan dengan Sekjen Parlemen Rumania, Mr. Georgica Toba, dan Hakim Mahkamah Konstitusi Rumania, Mr. Marian Enache.
Maksud dari pertemuan tersebut adalah dalam rangka memperoleh informasi terkait sistem hukum di Rumania, cara kerja, dan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Rumania. Secara khusus, informasi yang ingin diperoleh adalah terkait struktur dan mekanisme kerja unsur sistem pendukung dalam hal keahlian mendukung pelaksanaan tugas parlemen terutama di bidang perundang-undangan serta pengembangan kawasan parlemen.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Kehakiman menjelaskan secara gamblang mengenai tugas dan fungsi serta peran dari kementerian dan tahapan dalam drafting. Menteri Tudorel Toader juga menyampaikan bahwa kementeriannya berencana menyelenggarakan konferensi terkait peran dari Kementerian Kehakiman dalam kerangka rule of law dengan negara Uni Eropa dan peserta internasional lainnya. Dalam hal ini, Menteri Toader mengundang pihak Indonesia untuk turut berpartisipasi pada konferensi tersebut dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara. Pertemuan ini dinilai sebagai kesempatan yang baik guna meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua negara dan juga menguatkan kerjasama politik, khususnya dalam hal saling memberi dukungan pada pencalonan-pencalonan di forum dan organisasi internasional.
Delegasi Badan Keahlian DPR RI terdiri dari 9 orang, yaitu:
1. K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
2. Dr. Inosensiun Samsul, M.H.
3. Dr.Indra Pahlevi, S.IP.,M.Si.
4. Dra. Rini Koentarti, M.Si.
5. Kombes Pol. Drs.Herry Ardyanto, M.Si
6. M. Najib Ibrahim, S.Ag., MH.
7. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
8. Zaqiu Rahman, S.H., M.H.
9. Anita Handayaniputri, S.T., M.T.
Selain pertemuan dengan Menteri Kehakiman, delegasi juga akan mengadakan pertemuan dengan Sekjen Parlemen Rumania, Mr. Georgica Toba, dan Hakim Mahkamah Konstitusi Rumania, Mr. Marian Enache.
#Feri/ KBRI Bucharest
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment