JAKARTA.BM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar (Satuan Tugas) Satgas Saber Pungli harus mempu memetakan area rawan korupsi. Dengan begitu, mata rantai pungli (pungutan liar) bisa terdeteksi secara benar.
Menurut Tjahjo, jika bicara mengenai pungli tentu harus dicari tahu dulu dari mana pintu masuknya. Tentu ini harus ditanam dari dalam diri masing-masing.
“Momentum pertama mulai dari satu rupiah pun harus kita lawan. Kembali kepada diri kita masing-masing untuk mampu mencegah terjadinya pungli,” kata Tjahjo saat menghadiri Workshop Satgas Saber Pungli di Hotel Marcure, Ancol Jakarta Utara, Rabu (2/8).
Tjahjo menjelaskan, pungli dimulai dari area rawan korupsi, bagi jajaran pemerintahan itu berawal masalah perencanaan anggaran yang berkaitan dengan eksekutuif, legislatif maupun pihak swasta.
“Ini mata rantai yang sampai hari ini belum bisa diurai. Contohnya, dua tahun terkahir OTT kepala daerah, DPRD masih cukup tinggi,” ujarnya.
Kedua, kata dia area rawan korupsi adalah retribusi dan pajak. Kemudian, dana hibah bansos. Hal ini yang dinilai banyak menjerat para anggota DPR/DPRD, kepala daerah, bahkan pejabat pemerintah termasuk mantan pejabat di TNI/Polri.
Kemudian lanjut Tjahjo, area rawan koprupsi juga terdapat pada masalah pengadaan barang dan jasa. Ini belanja barang dan jasa di pemerintahan itu lebih tinggi dibanding swasta. “Kemudian meningkat lagi mengenai jual beli jabatan. Termasuk penerimaan sekolah,” ujar dia.
Makanya, ia meminta agar dilakukan gerakan yang masif untuk memberantas pungli. Mulai dari membangun budaya antipungli, meningkatkan sosialisasi, pemetaan rawan korupsi dimana, pengawasan internal ditingkatkan, sistem harus berbasis IT.
“UPP harus memahami regulasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dan koridansi yang efektif sesama instansi dalam UPP sehingga kinerja bisa optimal,” ungkapnya.
Menurut Tjahjo, jika bicara mengenai pungli tentu harus dicari tahu dulu dari mana pintu masuknya. Tentu ini harus ditanam dari dalam diri masing-masing.
“Momentum pertama mulai dari satu rupiah pun harus kita lawan. Kembali kepada diri kita masing-masing untuk mampu mencegah terjadinya pungli,” kata Tjahjo saat menghadiri Workshop Satgas Saber Pungli di Hotel Marcure, Ancol Jakarta Utara, Rabu (2/8).
Tjahjo menjelaskan, pungli dimulai dari area rawan korupsi, bagi jajaran pemerintahan itu berawal masalah perencanaan anggaran yang berkaitan dengan eksekutuif, legislatif maupun pihak swasta.
“Ini mata rantai yang sampai hari ini belum bisa diurai. Contohnya, dua tahun terkahir OTT kepala daerah, DPRD masih cukup tinggi,” ujarnya.
Kedua, kata dia area rawan korupsi adalah retribusi dan pajak. Kemudian, dana hibah bansos. Hal ini yang dinilai banyak menjerat para anggota DPR/DPRD, kepala daerah, bahkan pejabat pemerintah termasuk mantan pejabat di TNI/Polri.
Kemudian lanjut Tjahjo, area rawan koprupsi juga terdapat pada masalah pengadaan barang dan jasa. Ini belanja barang dan jasa di pemerintahan itu lebih tinggi dibanding swasta. “Kemudian meningkat lagi mengenai jual beli jabatan. Termasuk penerimaan sekolah,” ujar dia.
Makanya, ia meminta agar dilakukan gerakan yang masif untuk memberantas pungli. Mulai dari membangun budaya antipungli, meningkatkan sosialisasi, pemetaan rawan korupsi dimana, pengawasan internal ditingkatkan, sistem harus berbasis IT.
“UPP harus memahami regulasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dan koridansi yang efektif sesama instansi dalam UPP sehingga kinerja bisa optimal,” ungkapnya.
#Feri/Puspen Kemendagri
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment