JAKARTA.BM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai lemahnya komitmen pegawai menjadikan mereka sebagai oknum pungutan liar (pungli) sehingga menyebabkan laporan atas kasus tersebut masih tinggi di lingkungan pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah.
"Ini memang problem 'lingkaran setan' yang menyebabkan pungli terus terjadi," kata Tjahjo dalam Workshop Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kemenko Polhukam di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8).
Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri, kata Tjahjo sudah berupaya menghilangkan pungli. Seperti membuat rambu-rambu (aturan), perbaikan sistem dan membentuk tim terpadu.
“Namun hal ini kembali lagi pada moral oknum tersebut,” ujar dia.
Selain itu, Tjahjo juga mengungkapkan ada tujuh area rawan pungli di lingkungan pemerintahan daerah. Ketujuh area tersebut adalah sektor perizinan, hibah/bansos, jual beli jabatan, pendidikan, dana desa, pelayanan publik serta pengadaan barang dan jasa.
Inspektorat Jendral Kemendagri, Sri Wahyuningsih menambahkan, upaya secara konsisten telah dilakukan. Intinya, perlu mengubah pola pikir aparatur dan masyarakat. Dimana dalam memberikan pelayanan publik itu, tidak dipungut biaya. Ini perlu dilakukan bertahap.
“Intinya merubah mindset, Kemendagri sendiri sudah berupaya. Banyak aturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya pungli,” tambah dia.
"Ini memang problem 'lingkaran setan' yang menyebabkan pungli terus terjadi," kata Tjahjo dalam Workshop Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kemenko Polhukam di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8).
Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri, kata Tjahjo sudah berupaya menghilangkan pungli. Seperti membuat rambu-rambu (aturan), perbaikan sistem dan membentuk tim terpadu.
“Namun hal ini kembali lagi pada moral oknum tersebut,” ujar dia.
Selain itu, Tjahjo juga mengungkapkan ada tujuh area rawan pungli di lingkungan pemerintahan daerah. Ketujuh area tersebut adalah sektor perizinan, hibah/bansos, jual beli jabatan, pendidikan, dana desa, pelayanan publik serta pengadaan barang dan jasa.
Inspektorat Jendral Kemendagri, Sri Wahyuningsih menambahkan, upaya secara konsisten telah dilakukan. Intinya, perlu mengubah pola pikir aparatur dan masyarakat. Dimana dalam memberikan pelayanan publik itu, tidak dipungut biaya. Ini perlu dilakukan bertahap.
“Intinya merubah mindset, Kemendagri sendiri sudah berupaya. Banyak aturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya pungli,” tambah dia.
#Feri/Puspen Kemendagri
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment