Tingkatkan Akses Pasar Indonesia di Luar Negeri Lewat Penguatan Kemampuan Market and Trade Policy Intelligence

​​Foto: (Ki-Ka) Tri Purnajaya, Direktur PKKI (Narasumber), Ditya Agung Nurdianto, Kasubdit Pertanian dan Pengembangan Komoditas (Moderator) dan Fajarini Puntodewi, Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri (Narasumber) dalam Lokakarya Pengembangan Kemampuan Market Intelligence terkait SPS dan TBT, Jakarta, 2-4 Agustus 2017 

JAKARTA.BM- Untuk menghadapi dampak dari penerapan standar tersebut terhadap akses pasar ekspor Indonesia, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Institute for Training and Technical Cooperation (ITTC) World Trade Organization (WTO) mengadakan lokakarya bertema “Pengembangan Kemampuan Market and Trade Policy Intelligence terkait Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT)” pada 2-4 Agustus 2017 di Jakarta.


Lokakarya selama 3 hari tersebut dihadiri sekitar 70 peserta dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lokakarya ini menghadirkan para ahli dari Sekretariat WTO dan Pejabat terkait di lingkungan pemerintah. Dari Sekretariat WTO, hadir Dr. Faustin M. Luanga, Kepala Divisi Regional Asia dan Pasifik, ITTC-WTO, dan Mr. Alexis Masoot, Dispute Settlement Lawyer, Rules Division-WTO.


Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan akses pasar ke berbagai negara yang disebabkan karena penerapan standar oleh negara mitra dagang, baik standar kesehatan, lingkungan, dan teknis (labeling & packaging). Dalam Perjanjian Perdagangan di WTO telah ditegaskan bahwa penerapan standar tidak diperbolehkan apabila ditujukan untuk membatasi perdagangan.


Namun kenyataannya Indonesia banyak mengalami hambatan produk ekspor karena permasalahan standar seperti pada kasus pala, kelapa sawit, coklat, hasil laut, dsb. Beberapa hambatan tersebut disebabkan karena adanya isu persaingan dagang yang menggunakan dalih standar, khususnya terkait Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures dan Technical Barriers to Trade (TBT).


Lokakarya ini diharapkan dapat menunjang diplomasi ekonomi melalui penguatan kapasitas SDM Pejabat Indonesia terutama dalam menyusun kebijakan perdagangan guna menunjang ekspor Indonesia ke luar. Secara khusus lokakarya ini membahas berbagai tantangan akses pasar yang dihadapi produk Indonesia di pasar internasional akibat penerapan standar serta membahas upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam mengatasi dampaknya.


“Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi yang efektif memerlukan peningkatan peran dan kapasitas SDM dalam mencermati dan mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan yang dapat berkontribusi terhadap upaya pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.” Demikian disampaikan Tri Purnajaya, Direktur Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual (PKKI) dalam sambutan kuncinya mewakili Plt Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri. 

#Feri/ Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual