JAKARTA.BM- Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla genap berjalan tiga tahun. Berbagai capaian kinerja pemerintah dalam berbagai sektor telah menunjukkan hasil yang sangat baik, tidak terkecuali sektor kelautan dan perikanan.
Pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi indikator keberhasilan kabinet kerja dalam sektor kelautan dan perikanan. Tak hanya pemberantasan pencurian ikan atau Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), KKP juga fokus mengelola sumber daya ikan dan laut yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan stakeholder KKP. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengusung tema “Pengembangan Ekonomi Maritim dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Laut”, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (18/10).
Dalam memberantas pencurian ikan, KKP dengan dibantu berbagai aparat penegak hukum telah berhasil menegakan keamanan perairan Indonesia, mengusir dan menangkap kapal asing pencuri ikan, dan menenggelamkan 317 kapal ilegal. Selain itu, KKP juga melakukan pengawasan dalam pencegahan tindak penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan seperti penggunaan bom maupun portas (destructive fishing). KKP juga berupaya untuk menangani nelayan pelintas batas, yakni dengan mendeportasi 1.020 orang ABK, memulangkan 1.983 nelayan asing dan menyelamatkan 534 nelayan Indonesia.
Terkait peningkatan kesejahteraan nelayan, KKP telah memberikan sejumlah bantuan, seperti pemberian alat tangkap, program asuransi nelayan dan pendampingan. Sebanyak 664.746 orang nelayan telah mendaftar asuransi nelayan. Selain itu, KKP juga telah memberikan bantuan 926 unit kapal nelayan, 6.853 alat tangkap, termasuk penggantian alat tangkap tidak ramah lingkungan. Pada sektor perikanan budidaya, KKP sudah menggulirkan 392 paket pakan mandiri yang telah berhasil menekan laju biaya produksi para pembudidaya ikan, diantaranya adalah 297,34 juta bantuan benih ikan dan 2.915 unit bantuan sarana dan prasarana budidaya seperti bioflok, keramba jaring apung dan minapadi. Selain itu, dalam mendorong pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pemerintah sudah membangun 67 unit cold storage, 15 unit integrated cold storage dan 243 unit ice flake machine. Sedangkan bantuan untuk petambak garam, KKP telah memberika 939,7 ha geoisolator, 12 unit gudang garam, bantuan usaha garam rakyat (perbaikan tanggul, peralatan tambak garam, kendaraan roda 3) di 21 kabupaten.
KKP juga memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sebanyak 157.341 kelompok diasuh, 51.572 orang dilatih dan 41.967 insan kelautan telah berstandar kompetensi. Dalam rentang waktu tiga tahun, KKP juga mengesahkan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk permodalan usaha kelautan dan perikanan.
Beberapa kebijakan tersebut, telah menghasilkan pertumbuhan pada Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan yang mencapai 7,08% pada triwulan pertama tahun 2017. Angka ini meningkat jika dibandingka tahun 2016 yang hanya 7,03%.
Selain itu, hal yang menjadi fokus KKP adalah membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar demi mendekatkan dengan gateway ekspor. Antara lain di Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Rote Ndao, Mimika, Sumba Timur, dan Sabang. “Pasalnya yang terbaik adalah ikan segar. Tapi karena jarak masih menjadi masalah, makanya kami menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar bisa memotong jarak tersebut,” ujarnya.
Forum yang dipandu oleh Juru Bicara Presiden, Johan Budi ini juga menghadirkan narasumber lain, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Turut hadir dalam forum tersebut Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi indikator keberhasilan kabinet kerja dalam sektor kelautan dan perikanan. Tak hanya pemberantasan pencurian ikan atau Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), KKP juga fokus mengelola sumber daya ikan dan laut yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan stakeholder KKP. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengusung tema “Pengembangan Ekonomi Maritim dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Laut”, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (18/10).
Dalam memberantas pencurian ikan, KKP dengan dibantu berbagai aparat penegak hukum telah berhasil menegakan keamanan perairan Indonesia, mengusir dan menangkap kapal asing pencuri ikan, dan menenggelamkan 317 kapal ilegal. Selain itu, KKP juga melakukan pengawasan dalam pencegahan tindak penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan seperti penggunaan bom maupun portas (destructive fishing). KKP juga berupaya untuk menangani nelayan pelintas batas, yakni dengan mendeportasi 1.020 orang ABK, memulangkan 1.983 nelayan asing dan menyelamatkan 534 nelayan Indonesia.
Terkait peningkatan kesejahteraan nelayan, KKP telah memberikan sejumlah bantuan, seperti pemberian alat tangkap, program asuransi nelayan dan pendampingan. Sebanyak 664.746 orang nelayan telah mendaftar asuransi nelayan. Selain itu, KKP juga telah memberikan bantuan 926 unit kapal nelayan, 6.853 alat tangkap, termasuk penggantian alat tangkap tidak ramah lingkungan. Pada sektor perikanan budidaya, KKP sudah menggulirkan 392 paket pakan mandiri yang telah berhasil menekan laju biaya produksi para pembudidaya ikan, diantaranya adalah 297,34 juta bantuan benih ikan dan 2.915 unit bantuan sarana dan prasarana budidaya seperti bioflok, keramba jaring apung dan minapadi. Selain itu, dalam mendorong pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pemerintah sudah membangun 67 unit cold storage, 15 unit integrated cold storage dan 243 unit ice flake machine. Sedangkan bantuan untuk petambak garam, KKP telah memberika 939,7 ha geoisolator, 12 unit gudang garam, bantuan usaha garam rakyat (perbaikan tanggul, peralatan tambak garam, kendaraan roda 3) di 21 kabupaten.
KKP juga memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sebanyak 157.341 kelompok diasuh, 51.572 orang dilatih dan 41.967 insan kelautan telah berstandar kompetensi. Dalam rentang waktu tiga tahun, KKP juga mengesahkan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk permodalan usaha kelautan dan perikanan.
Beberapa kebijakan tersebut, telah menghasilkan pertumbuhan pada Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan yang mencapai 7,08% pada triwulan pertama tahun 2017. Angka ini meningkat jika dibandingka tahun 2016 yang hanya 7,03%.
Selain itu, hal yang menjadi fokus KKP adalah membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar demi mendekatkan dengan gateway ekspor. Antara lain di Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Rote Ndao, Mimika, Sumba Timur, dan Sabang. “Pasalnya yang terbaik adalah ikan segar. Tapi karena jarak masih menjadi masalah, makanya kami menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar bisa memotong jarak tersebut,” ujarnya.
Forum yang dipandu oleh Juru Bicara Presiden, Johan Budi ini juga menghadirkan narasumber lain, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Turut hadir dalam forum tersebut Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
#Lilly Aprilya Pregiwati (Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP)
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment