SURABAYA.BM- Usai menghadiri acara penyerahan DP4 dan DAK2 untuk keperluan penyusunan daftar pemilih Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Surabaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung dikerubuti wartawan. Banyak pertanyaan yang dilontarkan, terutama seputar Pilkada. Salah satu yang ditanyakan tentang progres perekaman data kependudukan. Seperti diketahui, data kependudukan jadi basis data dalam menyusun daftar pemilih.
Menurut Tjahjo, pihaknya terus bekerja keras memastikan hak pilih warga terjamin dalam Pilkada dan Pemilu nanti. Perekaman dan pencetakan KTP elektronik, terus digenjot. Tapi, Tjahjo juga minta dukungan masyarakat, untuk ikut pro aktif memastikan hak pilihnya. Misalnya, pro aktif melakukan perekaman.
" Harus didukung masyarakat yang belum merekap datanya, harus aktif," kata Tjahjo di Surabaya, Senin malam kemarin.
Perekaman dan pencetakan KTP el, kata Tjahjo tak bisa ditunda. Apalagi, ada dua agenda besar di tahun depan yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang terkait dengan data kependudukan. Ia minta, masyarakat juga aktif merekam. Pemerintah pusat sendiri terus mendorong daerah aktif melakukan layanan jemput bola.
" Kayak di Surabaya door to door, naik motor bisa. Kalau semua daerah bisa masuk ke pelosok-pelosok, ke perbatasan di puncak gunung, ke pedesaan dengan model door to door akan sangat bagus," ujarnya.
Tapi Tjahjo mengakui, jika banyak kendala yang ditemui di lapangan. Misalnya, petugas kesulitan ketika mendata warga yang tinggal di apartemen. Atau ada warga yang pergi ke luar negeri, tapi belum merekam datanya. Ia mencontohkan banyak TKW yang ternyata belum merekam datanya.
" Kita mencari orang-orang sulit kok. Yang tinggal di luar negeri kemarin, Pak Zudan (Zudan Arif Fakrulloh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) saya tugaskan ke Madinah. Yang TKI dan TKW-nya masih banyak yang belum merekam datanya," kata dia.
Dari hasil monitoring Ditjen Kependudukan kata Tjahjo, tercatat ada 4,5 juta WNI yang ada di luar negeri. Kerap kali ini yang merepotkan. Acapkali, mereka yang di luar negeri, tiba-tiba mendadak datang saat hari pemungutan suara, khususnya ketika digelar Pilkada.
" Tiba-tiba saat hari H pulang minta nyoblos. Kan enggak ada datanya di TPS. Kalau TPS kan dia fix warga desa ini RT ini, RW ini. Yang pulang semua minta haknya untuk nyoblos, ditolak marah. Saya kira juga ini butuh kerjasama semuanya," kata Tjahjo.
Karena itu sebagai langkah antisipasi, kata Tjahjo, ia telah memerintahkan Dirjen Kependudukan untuk melakukan pendataan keluar negeri. Solusinya, setelah di data, mereka bisa mencoblos di KBRI setempat.
" Kami memberikan tempat untuk menyoblos di KBRI. Nah kalau dia menyoblos Pilkada penduduk yang sudah keluar negeri itu izinnya ke luar negeri, domisilnya sudah berpindah. Maka dia tidak memiliki hak pilih didalam negeri, domisilnya di luar," ujarnya.
Namun kata dia, yang jadi masalah adalah WNI yang pergi keluar negeri secada ilegal atau, undocumented. Mereka jelas tidak melapor. Tapi, saat pencoblosan, seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, tiba-tiba pulang. " Itu yang saya kira jadi masalah. Hari H-nya pulang semua. Enggak terdata, ya jangan salahkan KPU, jangan salahkan kami," ujarnya.
Menurut Tjahjo, pihaknya terus bekerja keras memastikan hak pilih warga terjamin dalam Pilkada dan Pemilu nanti. Perekaman dan pencetakan KTP elektronik, terus digenjot. Tapi, Tjahjo juga minta dukungan masyarakat, untuk ikut pro aktif memastikan hak pilihnya. Misalnya, pro aktif melakukan perekaman.
" Harus didukung masyarakat yang belum merekap datanya, harus aktif," kata Tjahjo di Surabaya, Senin malam kemarin.
Perekaman dan pencetakan KTP el, kata Tjahjo tak bisa ditunda. Apalagi, ada dua agenda besar di tahun depan yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang terkait dengan data kependudukan. Ia minta, masyarakat juga aktif merekam. Pemerintah pusat sendiri terus mendorong daerah aktif melakukan layanan jemput bola.
" Kayak di Surabaya door to door, naik motor bisa. Kalau semua daerah bisa masuk ke pelosok-pelosok, ke perbatasan di puncak gunung, ke pedesaan dengan model door to door akan sangat bagus," ujarnya.
Tapi Tjahjo mengakui, jika banyak kendala yang ditemui di lapangan. Misalnya, petugas kesulitan ketika mendata warga yang tinggal di apartemen. Atau ada warga yang pergi ke luar negeri, tapi belum merekam datanya. Ia mencontohkan banyak TKW yang ternyata belum merekam datanya.
" Kita mencari orang-orang sulit kok. Yang tinggal di luar negeri kemarin, Pak Zudan (Zudan Arif Fakrulloh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) saya tugaskan ke Madinah. Yang TKI dan TKW-nya masih banyak yang belum merekam datanya," kata dia.
Dari hasil monitoring Ditjen Kependudukan kata Tjahjo, tercatat ada 4,5 juta WNI yang ada di luar negeri. Kerap kali ini yang merepotkan. Acapkali, mereka yang di luar negeri, tiba-tiba mendadak datang saat hari pemungutan suara, khususnya ketika digelar Pilkada.
" Tiba-tiba saat hari H pulang minta nyoblos. Kan enggak ada datanya di TPS. Kalau TPS kan dia fix warga desa ini RT ini, RW ini. Yang pulang semua minta haknya untuk nyoblos, ditolak marah. Saya kira juga ini butuh kerjasama semuanya," kata Tjahjo.
Karena itu sebagai langkah antisipasi, kata Tjahjo, ia telah memerintahkan Dirjen Kependudukan untuk melakukan pendataan keluar negeri. Solusinya, setelah di data, mereka bisa mencoblos di KBRI setempat.
" Kami memberikan tempat untuk menyoblos di KBRI. Nah kalau dia menyoblos Pilkada penduduk yang sudah keluar negeri itu izinnya ke luar negeri, domisilnya sudah berpindah. Maka dia tidak memiliki hak pilih didalam negeri, domisilnya di luar," ujarnya.
Namun kata dia, yang jadi masalah adalah WNI yang pergi keluar negeri secada ilegal atau, undocumented. Mereka jelas tidak melapor. Tapi, saat pencoblosan, seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, tiba-tiba pulang. " Itu yang saya kira jadi masalah. Hari H-nya pulang semua. Enggak terdata, ya jangan salahkan KPU, jangan salahkan kami," ujarnya.
#Gan/ Foto: Humas Kemendagri
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment