RI Dapat Apresiasi PBB Terkait Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Foto: Sekjen Kemhan

Vancouver(KANADA).BM- “Sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, Indonesia akan tetap berkomitmen mendukung Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Kontribusi Indonesia pada peackeeping dimulai sejak 1957, dan saat ini lebih dari 2.600 personil Indonesia tengah bertugas di 9 misi", demikian disampaikan Sekjen Kemhan RI dalam UN Peacekeeping Defense Ministerial Meeting, Vancouver, Kanada (15/11)

Terpilihnya Indonesia untuk ketiga kalinya sebagai co-host pertemuan serupa menunjukkan apresiasi PBB dan negara-negara di dunia atas peningkatan pesat peran aktif Indonesia pada peacekeeping dalam kurun 10 tahun terakhir.

Delegasi RI pada pertemuan terdiri dari unsur Kemhan, Kemenko Polhukam, Kemlu, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Mabes TNI, PTRI New York, dan unsur perwakilan RI di Kanada, yakni Dubes RI di Ottawa dan Konjen RI di Vancouver.

Pertemuan di Vancouver tersebut, bertujuan untuk menjaring komitmen kontribusi baru dari negara-negara penyumbang pasukan untuk mengatasi kesenjangan kapasitas di misi dan mencari solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Pertemuan membahas 4 area utama, yakni Smart Pledges; Innovation in Training and Capacity Building; Protecting Those at Risk; dan Early Warning and Rapid Deployment. Pertemuan juga telah menghasilkan Vancouver Communiqué yang berisi rekomendasi kebijakan pada 4 area utama tersebut untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas peacekeeping.

Dalam sesi diskusi, Delegasi RI menyampaikan fokus Pemerintah Indonesia saat ini yang sedang merealisasikan pengiriman 1 Batalyon Komposit TNI ke MINUSCA (800 personil), 1 Formed Police Unit Polri ke UNMISS (180 personil), dan 100 Individual Police Officers Polri ke berbagai misi.

“Indonesia juga memiliki beberapa kapasitas nasional yang berpotensi sebagai specialized contribution untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, seperti satgas medis, pelatihan keahlian militer dan pelatihan kapasitas di bidang penegakan hukum bagi personil negara lain yang dibutuhkan di misi", terang Ketua Delri.

Delri menyampaikan pula bahwa Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB selama ini berperan penting dalam menunjang kapasitas host state dalam melakukan perlindungan sipil. “Sebagaimana direkomendasikan HIPPO, perlindungan sipil haruslah realistis melihat tantangan di lapangan, dan melalui pendekatan politik yang lebih luas", lanjut Delri.

Pentingnya peran strategis female peacekeepers turut menjadi isu yang dipertegas oleh Delri. “Kehadiran female peacekeepers sangat bermanfaat bagi efektifitas mandat perlindungan sipil dalam dalam situasi konflik", imbuh Delri.

Sekjen Kemhan RI juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan UN Under-Secretary General for Field Support Mr. Atul Khare. Dalam pertemuan disampaikan apresiasi PBB terhadap kualitas personil Indonesia yang diterjunkan di 9 misi PBB. Pertemuan juga membicarakan strategi peningkatan kontribusi Indonesia kedepannya. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Ketua Delegasi Mesir, Fiji, dan Irlandia Utara pada kesempatan pertemuan bilateral dengan Sekjen Kemhan RI.

UN Peacekeeping Defense Ministerial Meeting berlangsung pada tanggal 14-15 November 2017 di Vancouver dan merupakan tindak lanjut dari pertemuan serupa pada September 2016 di London dan Leaders' Summit on Peacekeeping pada September 2015 di New York.

#Gan/  KJRI Vancouver