Saleh Partaonan Daulay: Pemerintah Hendaknya Tak Utamakan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay saat memimpin rapat dengan BPJS Kesehatan dan Dewas BPJS di Gedung DPR, Senayan (23/11). Foto: Kresno

JAKARTA.BM- Komisi IX mendorong pemerintah mencari sumber lain, selain cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat kerja di ruang rapat Komisi IX Nusantara I, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay.

Menurutnya, langkah pemerintah yang mengumumkan rokok memberi kontribusi bagi kesehatan, karena cukainya menyumbang untuk menambal defisit BPJS Kesehatan tidak tepat.

"Itu kebijakan pemerintah, terkait darimana untuk menutupi defisit itu, tapi saya kurang setuju kalau memang itu menjadi konsen utama pemerintah, karena bagaimanapun dari sisi kesehatan merokok itu tidak bagus. Jadi kalau diumumkan rokok memberikan kontribusi bagi kesehatan, seolah-olah orang yang tidak merokok itu tidak salah. Sesutu yang tidak baik," jelas Saleh, Kamis (23/11/2017).

Menurut Politisi dari Fraksi PAN ini, masih banyak sumber lain yang bisa didapat misalnya dari BUMN atau pajak lainnya yang dikelola oleh pemerintah. Defisit BPJS Kesehatan yang dari waktu-kewaktu semakin membesar menjadi bahan evaluasi Komisi IX DPR, menurut data yang beredar sampai saat defisit BPJS Kesehatan sudah lebih dari 9 triliun, dan diperkirakan bisa bertambah sampai 11 atau 12 triliun pada akhir tahun ini. 

"Kita mengupayakan mendorong pemerintah mencari sumber-sumber lain, saya kira pemerintah punya banyak usaha, kita punya BUMN-BUMN, pemerintah juga punya pajak, maksimalisasi pajak dan lain sebagainya. Saya kira sampai sejauh ini pemerintah kita belum maksimal  Saya kira bisa saja, kalau itu bisa dimaksimalisasi," ungkap Saleh.

Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, setidaknya dana bagi hasil cukai dan pajak rokok daerah bisa lebih dari Rp 5 triliun. Adapun sisanya akan diupayakan dari efisiensi operasional BPJS Kesehatan dan suntikan dana tambahan. 

#Gan/ ekomp/ dpr.go.id