SULUT.BM- Beberapa hari ini, marak beredar di media sosial tentang konten bernuansa makar. Tanggal 1 Desember 2017 diklaim oleh kelompok tertentu sebagai “Hari Kemerdekaan” Papua. Tentunya hal tersebut mengundang respon dari berbagai pihak, termasuk masyarakat asal Papua di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Seperti Yantinu Rumayom yang mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal apa itu peringatan 1 Desember. Pasalnya, dirinya hanya mengetahui peringatan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia.
“Alasan kita tolak itu 1 Desember, karena kita tidak mengerti 1 Desember itu apa. Kalau untuk 1 Desember, harapan kita sekarang untuk minta merdeka mungkin tidak ada sama sekali” ujarnya, dilansir dari pewarta-indonesia.com.
Menurutnya, sejak lahir, sekolah, hingga bekerja semuanya sudah di dalam merah putih. Bangsa Papua itu sudah merdeka sejak 1945 dalam koridor NKRI. Sehingga yang perlu diperbuat saat ini adalah pembangunan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil.
Sementara, Melvin Lombonaung mengaku prihatin tentang maraknya propaganda Papua merdeka di media sosial (medsos). Menurutnya, medsos seharusnya dimanfaatkan secara bijak dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya. “Saya kasihan tentang ajakan merayakan 1 Desember. Bukan kasihan kepada yang kontra NKRI, tetapi kepada sesama Orang Asli Papua (OAP) yang turut menjadi korban melalui medsos. Saya secara pribadi selalu melakukan crosscheck di semua link mengenai 1 Desember. Apakah narasumber berita punya kredibilitas dan reputasi yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ?”, terangnya.
Melvin mengharapkan agar generasi OAP ke depan lebih selektif dalam menyikapi konten di medsos serta mendukung Pemerintah RI dalam proses pembangunan Papua. “Sebagai OAP, kita harus bisa lebih cerdas menggunakan media sosial, harus bisa membedakan ideologi-ideologi mana yang bermanfaat bukan cuma 5 s.d 10 tahun mendatang, tapi jauh ke depan buat anak cucu OAP. Percaya saja ke Pemerintah, karena akan sia-sia 72 tahun pembangunan di Papua hanya karena OAP lebih memilih percaya terhadap propaganda tertentu di medsos”, lanjutnya.
Langkah Pemerintah dalam memberlakukan UU ITE dinilai sudah benar dan akan lebih baik lagi jika diikuti dengan upaya sosialisasi melalui medsos. Sehingga diharapkan ke depan, masyarakat tidak lagi mudah terprovokasi oleh isu-isu tertentu yang beredar di medsos.
Menurutnya, sejak lahir, sekolah, hingga bekerja semuanya sudah di dalam merah putih. Bangsa Papua itu sudah merdeka sejak 1945 dalam koridor NKRI. Sehingga yang perlu diperbuat saat ini adalah pembangunan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil.
Sementara, Melvin Lombonaung mengaku prihatin tentang maraknya propaganda Papua merdeka di media sosial (medsos). Menurutnya, medsos seharusnya dimanfaatkan secara bijak dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya. “Saya kasihan tentang ajakan merayakan 1 Desember. Bukan kasihan kepada yang kontra NKRI, tetapi kepada sesama Orang Asli Papua (OAP) yang turut menjadi korban melalui medsos. Saya secara pribadi selalu melakukan crosscheck di semua link mengenai 1 Desember. Apakah narasumber berita punya kredibilitas dan reputasi yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ?”, terangnya.
Melvin mengharapkan agar generasi OAP ke depan lebih selektif dalam menyikapi konten di medsos serta mendukung Pemerintah RI dalam proses pembangunan Papua. “Sebagai OAP, kita harus bisa lebih cerdas menggunakan media sosial, harus bisa membedakan ideologi-ideologi mana yang bermanfaat bukan cuma 5 s.d 10 tahun mendatang, tapi jauh ke depan buat anak cucu OAP. Percaya saja ke Pemerintah, karena akan sia-sia 72 tahun pembangunan di Papua hanya karena OAP lebih memilih percaya terhadap propaganda tertentu di medsos”, lanjutnya.
Langkah Pemerintah dalam memberlakukan UU ITE dinilai sudah benar dan akan lebih baik lagi jika diikuti dengan upaya sosialisasi melalui medsos. Sehingga diharapkan ke depan, masyarakat tidak lagi mudah terprovokasi oleh isu-isu tertentu yang beredar di medsos.
#SWP/ PPWI
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment