Tjahjo Kumolo: Orang Boleh Cibir, Tapi Jokowi yang Sambungkan Sabang sampai Merauke

MANOKWARI.BM- " Orang boleh mencibir, mengkritik, tapi di era  pemerintahan Pak Jokowi, Insya Allah, awal tahun 2019 kalau ada lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia raya itu akan bisa terwujud dengan baik," kalimat itu di ucapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan di acara pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, di Manokwari, Selasa (21/11).

Kata Tjahjo, apa yang dikatakannya tak sekedar untuk memuji atasannya di kabinet. Tapi, ia sudah melihat dan merasakan itu, karena banyak mengunjungi pelosok negeri ini. Tjahjo mengaku, sudah mengunjungi banyak wilayah di negeri ini, terutama yang ada di perbatasan.  Ibaratnya dari Sabang sampai Merauke, ia telah injakan kaki.

" Saya sudah jalan mulai dari Merauke, perbatasan Skauw, Kabupaten Malaka, Atambua, Belu, perbatasan dengan Timor Leste. Masuk ke Saumlaki di provinsi Maluku. Kemudian ke Morotai ke Bitung dan Sangir Talaud, Nunukan, Raja Ampat, sampai ke Pulau Rondo,"  ujarnya.

Sekarang, kata dia, wilayah pelosok itu  sudah sambugg menyambung menjadi satu. Sudah ada pelabuhannya, bandara atau pun dermaga laut. Artinya telah ada  percepatan pembangunan.  Sehingga jika ingin pergi dari Jakarta ke Jayapura atau daerah lain, tak lagi kesulitan.

" Saya kemarin terbang dari Jakarta jam 12 malam, jam 6 pagi sampai. Jam 7 bisa ke Tolikara, jam tiga kembali ke Sentani, jam 4 sudah bisa terbang. Itu saya kira juga sudah padu termasuk jalan-jalan ini akan bisa tercapai dengan baik," kata mantan Sekjen PDIP tersebut.

Kuncinya, semua derap pembangunan itu, kata Tjahjo ada pada  stabilitas. Karena itu menjaga stabilitas sangatlah penting. Semua pemangku kebijakan, khususnya kepala daerah, harus bisa  menggerakkan dan mengorganisir masyarakat. Sehingga muncul   dukungan dari semua pihak, seperti  tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

" Ini sangat penting dalam upaya untuk mempercepat tugas-tugas seorang gubernur, bupati, walikota dan DPRD di provinsi, kabupaten dan kota," katanya.

Kepada MRP yang baru dilantik, Tjahjo meminta segera melakukan konsolidasi. Dan mempercepat langkah-langkah penyelesaian dari beberapa permasalahan yang ada. Salah satunya,  masalah sengketa sengketa adat yang ada di provinsi Papua Barat.

" Kita rumuskan program dan kegiatan strategis yang bersentuhan dengan kepentingan adat, agama dan  masyarakat serta mampu menyentuh berdasarkan kewenangannya," kata Tjahjo.
 

#Gan/ Puspen Kemendagri