JAKARTA.BM- Usai menghadiri Hari Anti Korupsi se-Dunia Tahun 2017, yang juga dihadiri Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat dicegat para wartawan untuk dimintai tanggapannya terkait berbagai isu yang berkembang. Salah satu yang ditanyakan pada orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri itu adalah masalah penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan politik. Terutama oleh kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah.
Tjahjo sendiri mengakui, jika selalu saja ada penyalahgunaan anggaran daerah untuk kepentingan politik kepala daerah. Terutama para kepala daerah yang hendak maju lagi ke gelanggang pemilihan. Modus penyalahgunaan anggaran, biasanya lewat dana hibah atau bansos. Itu yang sering terjadi. Menjelang Pilkada, ada trend peningkatan jumlah dana hibah dan bansos.
"Kayak dulu pelanggaran Bansos yang tahun sebelumnya hanya 1 juta, ini menjelang Pilkada bisa jadi 100 juta lho," kata Tjahjo, dilansir dari kemendagri.go.id.
Tjahjo pun mencontohkan kasus yang terjadi di Jambi, dimana berapa pejabat di lingkungan Pemprov Jambi dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat operasi tangkap tangan. Kata dia, kasus suap yang terjadi di Jambi, ujungnya untuk kepentingan politik. Terutama Pilkada.
"Kasus Jambi yang kemarin juga ujung-ujungnya untuk kepentingan Pilkada," katanya.
Tjahjo sendiri merasa heran dan geram. Sebab seminggu sebelum terjadinya operasi tangkap tangan, salah seorang pimpinan KPK yakni Laode Muhammad Syarif datang ke Jambi. Bahkan bertemu dengan jajaran DPRD di provinsi tersebut. Tapi, terjadi juga OTT di Jambi.
"Padahal seminggu sebelumnya Pak Laode datang kesana. Ketemu DPRD, ketemu semua," kata Tjahjo.
#Gan
No comments:
Post a Comment