Wapres JK Ajak Negara Asia Pasifik Wujudkan Pembangunan Yang Inklusif Melalui Pemerintahan Yang Terbuka

JAKARTA.BM- “Keterbukaan Pemerintah penting untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap institusi publik dan memastikan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel," ditegaskan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada acara pembukaan pertemuan Asia Pacific Leaders' Forum on Open Government (APLF) di Jakarta (14/12)

Penyelenggaraan APLF merupakan wujud dari komitmen Indonesia sebagai anggota Komite Pengarah Open Government Partnership (OGP) dalam mempromosikan nilai-nilai Pemerintahan yang terbuka di Asia Pasifik. Dalam hal ini, APLF antara lain ditujukan untuk menyediakan forum bagi pihak Pemerintah dan Non-Pemerintah di kawasan untuk membangun network, berbagi pengalaman, dan berkolaborasi dalam memajukan praktek-praktek Pemerintahan Terbuka.

Wapres menyampaikan pula pengalaman Indonesia mengintegrasikan prinsip pemerintahan terbuka ke dalam pembangunan nasional Indonesia, antara lain melalui proses pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berjalan transparan dan inklusif.

Dalam memajukan nilai-nilai pemerintah terbuka, Pemerintah Indonesia senantiasa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menyederhanakan birokrasi, menghilangkan kewenangan yang tumpang-tindih serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Di fora internasional, Indonesia mendukung Keterbukaan Pemerintah antara lain melalui ratifikasi UN Convention against Corruption (UNCAC), mendorong kerjasama bilateral Mutual Legal Assistance (MLA) yang bertujuan untuk saling memberikan data kriminalitas yang dilakukan warga negaranya, mendukung pertukaran informasi perpajakan antar anggota G-20 serta mendorong negara maju untuk mengadopsi Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Forum APLF yang berlangsung selama sehari penuh ini dihadiri sejumlah Pemimpin dunia, diantaranya, Wakil Presiden II Afghanistan, Wakil Perdana Menteri Kyrgyzstan serta Pejabat Tingkat Menteri dari sejumlah negara. Turut serta pula perwakilan dari Civil Society Organizations, Organisasi Internasional, Media, Sektor Privat dan Akademisi dari negara OGP dan non-OGP di Asia Pasifik. Bersama dengan Bali Democracy Forum yang baru saja berlangsung minggu lalu, pertemuan APLF semakin memperkuat postur Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia.

#Gan