Ini 12 Provinsi Memiliki Tingkat Kerawanan Sedang di Pilkada 2018

JAKARTA.BM- Saat jadi narasumber di acara Rapat Pimpinan TNI/Polri yang  digelar  di Mabes  TNI, Cilangkap, Jakarta, kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat membeberkan prediksi daerah rawan konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) tahun 2018. Menurut Tjahjo, berdasarkan hasil pemetaan,  ada 12 provinsi yang memiliki kerawanan dengan kategori sedang.

Keduabelas provinsi itu dengan tingkat kerawanan sedang, kata Tjahjo, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Riau, Lampung, Bali serta Jawa Timur.

"Pemerintah juga telah menyusun prediksi daerah rawan konflik," katanya.

Jawa Timur misalnya, hal yang bisa memicu potensi kerawanan, adalah dinamika kontestasi dalam pemilihan gubernur. Di Jawa Timur, terjadi head to head pasangan calon. Yang harus dicermati juga, adalah potensi kerawanan yang dipicu oleh politik identitas dan kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).  Sementara di Kalimantan Barat, potensi kerawanan yang harus diwaspadai adalah politik identitas dan  penggunaan isu  Suku, Agama dan Ras (SARA). Tjahjo juga mengingat, Kalimantan Barat, punya sejarah konflik. Ini pun mesti dicermati.  Ditambah lagi Kalbar merupakan provinsi yang ada di wilayah perbatasan negara. " Potensi politisasi birokrasi juga harus diwaspadai," ujarnya.

Sedangkan di Papua, lanjut Tjahjo yang mesti dicermati, partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pemilih yang minim. Di Maluku, integritas dan profesionalitas penyelenggara harus jadi perhatian. Namun memang, kata dia, yang harus dicermati dan diwaspadai dengan serius dalam Pilkada 2018, adalah politik dengan memakai isu SARA. Ia prediksi,  politik SARA masih akan digunakan dalam Pilkada serentak tahun 2018. Diharapkan, seluruh kontestan menghindari itu. Karena politik dengan isu SARA, berpotensial menimbulkan kerawanan dan dapat memecah belah masyarakat. Selain politik SARA yang perlu dicermati dengan serius adalah politik identitas. Netralitas ASN juga harus dijaga.(*)

# Gan