Mendagri Sebut Perwira Polri/TNI Jadi Penjabat Gubernur Tidak Masalah

JAKARTA.BM- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak masalah jika Penjabat Gubernur dijabat oleh perwira tinggi Polri atau TNI. Tentu, pengisian Penjabat Gubernur oleh perwira TNI dan Polri, mempertimbangkan situasi dan kondisi daerahnya.

Menteri Tjahjo mengatakan itu menanggapi berita diusulkannya Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin jadi Penjabat Gubernur di dua provinsi, yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara, di Jakarta, Kamis (25/1). Seperti diketahui, Irjen Iriawan diusulkan Polri untuk jadi Penjabat Gubernur di Jawa Barat. Sementara Irjen Martuani disorong untuk mengisi posisi sebagai Penjabat Gubernur di Sumatera Utara.

Menurut Tjahjo, keputusan presiden untuk Penjabat Gubernur di dua provinsi, belum keluar. Tapi kata dia, perwira Polri atau TNI, bisa jadi Penjabat Gubernur. Ia contohkan Carlo Tewu yang ditunjuk jadi Penjabat Gubernur di Sulawesi Barat. Dan, sebagai Mendagri, ketika itu meminta langsung pada Kapolri. Selain Carlo, ada Soedarmo, perwira TNI yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) yang jadi penjabat gubernur di Aceh.

"Tahun lalu (Pilkada 2017), saya minta polisi juga dikaih, Pak Carlo Tewu, enggak ada masalah. Dari TNI ada Dirjen Polpum, Pak Soedarmo. Pak Darmo saja di Aceh enggak ada masalah. Kan tidak mungkin semua eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilepas semua ke 17 provinsi. Kan enggak mungkin," katanya.

Saat ditanya, kenapa Penjabat Gubernur itu tidak diisi saja oleh Sekretaris Daerah (Sekda) di provinsi bersangkutan? Tjahjo menjawab, jika Sekda yang mengisi, nanti akan muncul tudingan bisa menggerakkan PNS untuk mendukung calon tertentu, terutama petahana. Dan, kata dia, tidak ada masalah, jika yang mengisi itu perwira polisi atau TNI. Yang penting, ia kenal orangnya. Ini penting, untuk memudahkan koordinasi.

"Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Kenapa TNI atau Polri, ya enggak ada masalah. Diambil dari mana yang saya kenal saja," ujarnya.

Tjahjo mengaku, dulu saat mengangkat Carlo Tewu jadi Penjabat Gubernur, dirinya berkonsultasi dulu dengan Kapolri. Lalu lewat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, disodorkan nama Irjen Carlo Tewu. Sekarang pun demikian, ia konsultasi dulu dengan Kapolri dan Wakapolri, siapa kira-kira perwira yang pantas untuk jadi Penjabat Gubernur.

"Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin pada 2017 lewat Menkopolhukam dikasih Pak Carlo Tewu. Sekarang, sementara saya butuh dua nama, 'siapa pak kira-kira'. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi," kata Tjahjo.

 Tjahjo menambahkan, sebagai Mendagri tentunya tak mungkin ia melepas semua eselon I di kementerian yang dipimpinnya untuk jadi Penjabat Gubernur. Apalagi pejabat eselon I yang masih Plt, itu tidak bisa. Jika semua pejabat eselon I Kemendagri dilepas semua, kementerian bisa kosong. Maka, diambil kebijakan mengambil penjabat dari instansi lain, misal kepolisian dan TNI. Tidak tertutup juga dari kejaksaan.

"Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta kepolisian dan Menteri Polhukam,  akhirnya ada penugasan Irjen Carlo Tewu. Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat Mayjen atau eselon I. Bisa saja tahun depan ada juga dari kejaksaan," ujarnya.

Tentu, lanjut Tjahjo, ada pertimbangan khusus  dalam penempatan perwira TNI atau Polri sebagai Penjabat Gubernur. Ia contohkan ketika menempatkan Mayjen Soedarmo sebagai Penjabat Gubernur Aceh.  Pertimbangannya, Aceh adalah daerah yang rawan. Tingkat kerawanannya dalam Pilkada kemarin cukup tinggi. Atas pertimbangan itulah kemudian dirinya menunjuk Soedarmo yang merupakan perwira TNI.

"Kalau kemarin saya menempatkan Aceh, TNI dan Polri, karena tingkat kerawanan di sana cukup tinggi. Mencermati gelagat perkembangan, maka saya taruh itu. Apapun, tanggungjawab untuk stabilitas tata kelola pemerintahan kan saya sebagai Mendagri. Untuk memetakan kondisi daerah saya berkomunikasi terus dengan Kapolri, Panglima TNI dan Menkopolhukam. Menurut saya tidak ada masalah," tuturnya.

Di Kemendagri, kata dia,  memang banyak eselon I. Tapi masih banyak yang Plt. Dalam aturan,  Plt belum bisa jadi penjabat.(*)

# Gan