PJ Gubernur Perwira Aktif, Hasil Koordinasi dengan Menkopolhukkam, Kapolri dan Panglima TNI

JAKARTA.BM - Menanggapi polemik tentang Penjabat Gubernur dari perwira tinggi Polri dan TNI, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, ia bekerja sesuai aturan. Selain itu, sebagai Menteri Dalam Negeri, dirinya selalu berkonsultasi sebelum memutuskan kebijakan. Termasuk, menyangkut daerah rawan yang akan menggelar pemilihan. Dirinya selalu menkonsultasikan itu dengan menteri dan pejabat terkait, khususnya Menkopolhukkam, Kapolri dan Panglima TNI.

"Pada Pilkada serentak tahun lalu di daerah yang diindikasikan rawan dalam Pilkada, saya sebagai Mendagri selalu konsultasi dan berkoordinasi dengan Menkopolhukam, Kapolri dan Panglima TNI," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (26/1).

Dari hasil konsultasi dan koordinasi itu, lanjut Tjahjo kemudian disusul pada Presiden tentang penunjukan pejabat TNI dan Polri aktif sebagai penjabat gubernur. Dan kemarin, tidak masalah. Presiden pun tidak mempermasalahkanya, karena pertimbangannya untuk menjamin Pilkada berjalan aman. Faktanya, Pilkada aman di daerah yang penjabatnya dari TNI dan Polri, seperti di Aceh yang penjabatnya Mayjen TNI dan di Sulawesi Barat, yang penjabatnya perwira tinggi Polri. Bahkan, amannya Pilkada tahun lalu banyak yang mengapresiasi.

"Setelah koordinasi dan konsultasi mengusulkan kepada Bapak Presiden terkait pejabat  TNI dan Polri aktif, tidak masalah, tidak  dimasalahkan," katanya.

Kata Tjahjo, penjabat gubernur dari TNI dan Polri, tidak melanggar UU. Bahkan, kemarin kinerja penjabat dari TNI dan Polri cukup bagus. Pilkada di Aceh dan Sulbar, berlangsung aman. Padahal, dua daerah itu, khususnya Aceh, masuk kategori dengan tingkat kerawanan tinggi. Faktanya, aman dan lancar saja.

"Saya tidak melanggar UU dan kedua daerah tersebut akhirnya aman.  Irjen Pol Carlo Tewu di Sulbar dan Mayjen TNI aktif Soedarmo di Aceh," katanya.

Karena itu, kata dia, dalam Pilkada 2018, di daerah yang kemungkinan rawan, setelah berkoordinasi dengan Menkopolhukkam, Kapolri, Wakapolri dan Panglima diputus untuk menempatkan perwira aktif dari Polri dan TNI. Penempatan perwira aktif sebagai penjabat semata-mata untuk memastikan stabilitas di daerah yang akan menggelar Pikada aman. Selain, dari sisi regulasi memang tak ada yang dilanggar. Ia sendiri tentunya berharap, di daerah yang rawan, tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

"Di Pilkada 2018, di daerah yang diindikasikan rawan konflik, sebagai Mendagri setelah koordinasi juga akan menempatkan perwira aktif eselon I yaitu Pejabat Polri dan TNI untuk menjaga agar stabilitas keamanan terjamin dan tata kelola pemerintahannya," ujarnya.

#Gan