BALI.BM- Kepala daerah, apalagi yang maju lagi dalam pemilihan kepala daerah, harusnya sudah paham area rawan korupsi. Petahana, sudah menjabat satu periode. Tidak perlu diajari. Apalagi sudah ikut pembekalan, berulang kali pula Presiden Jokowi mengingat.
"Dari kami sudah jelas apapun, perencanaan sudah masuk area rawan korupsi. Seorang kepala daerah ataupun calon harus memahami area rawan korupsi, perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, belanja barang dan jasa. Itu harus dipahami," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela-sela acara Rapat Kerja PDIP, di Bali, Jumat (23/2).
Pilkada bersih, sekarang yang harus diwujudkan. Karena itu semua pihak harus mengawal. Ikut mengawasi. Pemerintah sendiri telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga mulai dari KPK, KPU, Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan untuk mewujudkan Pilkada bersih.
"Kita ingin pilkada yang bersih, dan bermartabat. Jangan sampai ada politik uang, kampanye yang berujar kebencian," ujarnya.
Intinya, pemerintah ingin Pilkada kali ini menjadi Pikada yang bersih. Kalau memang ada kepala daerah bikin janji macam-macam, dan arahnya memang ke politik uang, asal ada bukti, Tjahjo mempersilahkan masyarakat lapor ke badan pengawas.
"Kalau toh ada laporkan ke Bawaslu. Kan harus ada bukti kalau ngomong ada dan tidak," katanya.
# Gan | Humas Kemendagri
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment