Dirjen Bina Pemdes: Kades dan Perangkat Desa Diimbau Netral Jelang Pilkda

JAKARTA.BM- Jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 kepala desa dan perangkatnya harus bersikap netral.  Kepala desa dan perangkat desa yang memihak salah satu pasangan calon (paslon) atau partai tertentu dikhawatirkan rawan memantik kesenjangan.

"Mereka (kepala desa) kan juga apatur pemerintahan, memang ya normatifnya sebaiknya yang namanya kepala desa dan perangkatnya tetap bersifat netral. Kalau dia memihak kepada salah satu partai ini lah yang akhirnya nanti menimbulkan kesenjangan kepala desa dan perangkatnya termasuk nanti kepada masyarakat. Imbauan kami, seluruh desa dan perangkatnya tetap bersifat netral, jangan memihak kepada siapapun demi stabilitas desa," kata Dirjen Bina Pemdes, Nata Irawan, Senin (12/2/2018), di Gedung Ditjen Bina Pemdes, Pasar Minggu, Jakarta.

Nata melanjutkan, meski kepala desa tak berstatus ASN/PNS (pegawai negeri sipil), tugas kepala desa tergolong berat ketimbang bupati atau wakil bupati. Bila kedapatan melanggar dan mendukung salah satu pasangan calon. Maka, Kemendagri hanya bisa memberikan sanksi administratif. "Sanksinya administratif. Saya kira kepala daerah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan tersebut," kata Nata.

Bagi Nata, mengurus sebuah desa lebih berat dari kabupaten. Sebab, bila bupati atau wakil bupati hanya melaksanakan urusan yang sudah diamanatkan perundangan pemerintah saja. Kepala desa mengurus hajat hidup warga yang lebih absolut.

"Yang dilakukan oleh desa jauh lebih berat dibanding di level kabupaten. Kenapa demikian? Karena kalau kabupaten melakukan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Sementara desa urusan yang bersifat absolut pun ditangani oleh desa, dan bahkan dia melaksanakan tugas lebih dari 24 jam dalam sehari," kata ia.(*)

# Gan | Humas Kemendagri