Tjahjo: Sudah Sering Diingatkan, Tetap Ngeyel, ya Sudah

JAKARTA.BM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap basah kepala daerah yang diduga hendak menerima suap. Kali ini yang kena jerat operasi tangkap tangan adalah Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra atau biasa disapa ADP. Tak hanya ADP yang dicokok komisi anti rasuah, tapi juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun yang tak lain adalah ayah kandung ADP.

Sesaat sebelum terbang ke Ambon untuk menghadiri acara Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran ke 99, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat diwawancarai wartawan. Salah satu yang ditanyakan tentang kasus penangkapan Wali Kota Kendari.

"Kepala daerah itu sering diingatkan, tapi tetap ngeyel, ya sudah," kata Tjahjo, di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten (28/2).

Sebelumnya usai menghadiri penandatangan Memorandum of Understanding antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) dengan Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, pertanyaan serupa juga diajukan para wartawan pada Tjahjo.

Tjahjo sendiri menjawab, sebagai Mendagri ia merasa sedih. Sangat prihatin, dengan masih adanya kepala daerah yang kena jerat KPK lewat OTT.

"Ya kami sedih prihatin. Mau ngomong apalagi," ujarnya.

Padahal, kata dia, ia sudah sering mengingatkan para kepala daerah agar memahami area rawan korupsi. Dan area rawan korupsi pun sudah diberi tahu apa saja. Presiden Jokowi juga, sering mewanti-wanti, agar kepala daerah hati-hati dalam mengelola keuangan negara. Pun, KPK, sering pula mengingatkan hal yang sama.  Tjahjo kemudian bercerita tentang pertemuannya dengan pimpinan KPK, Selasa kemarin. Sebelum pertemuan, pimpinan KPK minta dia agar membawa serta Pejabat sementara (Pjs) dan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur. Salah satu yang dibawa adalah Pjs Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi.

"Kami kemarin juga sudah diundang KPK. Memetakan masalah tentang area rawan korupsi. Diminta mengajak Gubernur Sultra, eh tahu-tahu pagi tadi kena," katanya.

Yang pasti, lanjut Tjahjo, maraknya kepala daerah yang kena OTT, bukan kesalahan sistem. Sebab, sistem pengawasan sudah lengkap. Regulasinya pun lengkap. Dia sendiri sebagai Mendagri berulang kali mengingatkan, sekarang KPK memantau daerah dengan ketat. Area rawan korupsi juga sudah diberitahu. Jika kemudian masih ada yang kena, itu diserahkan ke mental masing-masing kepala daerah. Apalagi beberapa yang kena jerat itu adalah mereka yang hendak maju Pilkada.

"Sudah ada himbauan, peringatan sudah ada," katanya.

Harusnya, kata dia, para petahana yang mau maju Pilkada, berkaca ada kasus yang telah terjadi. Terlebih, penyelenggara pemilu pun berulang kali mengingatkan, agar tak pakai politik uang dalam pencalonan. Kepolisian juga ketat mengawasi. Termasuk Presiden Jokowi juga tak bosan mengingatkan. Kalau kemudian ada yang kena, itu dikembalikan ke mental masing-masing kepala daerah.

"Baik dari penyelengara, Bapak Presiden sampai kepolisian apalagi kepolisian sudah bekerja sama dengan KPK, kejaksaan juga sudah, bawaslu juga sudah. Kalau masih ada ya gimana lagi," katanya.

Maraknya kepala daerah yang kena OTT, menurut Tjahjo harus jadi pelajaran bagi semuanya. Termasuk juga jadi pelajaran bagi dirinya, untuk hati-hati dalam bertindak. Taati aturan. Jangan macam-macam dengan melanggar aturan.

"Ini mengingatkan diri saya, pejabat kemendagri sampai kepala daerah. Terus menerus," katanya.

# Gan | Humas Kemendagri