Tjahjo: Taat Aturan dan Pahami Area Rawan Korupsi Jika Tak Ingin Kena OTT

JAKARTA.BM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini yang kena jerat adalah Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae. Marianus ditangkap komisi anti rasuah, karena diduga menerima suap dari proyek yang dilaksanakan di Ngada.

Sebelumnya, komisi anti rasuah juga menangkap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wiyandoko. Sama seperti Marianus, Bupati Nyono ditangkap KPK lewat operasi tangkap tangan. Dan, baik Marianus dan Bupati Nyono, sama-sama akan maju kembali dalam pemilihan kepala daerah di daerahnya masing-masing. Marianus maju sebagai calon gubernur. Sementara Nyono akan bertarung sebagai calon bupati.

"Kami merasa prihatin dan sedih, masih ada saja teman-teman daerah khususnya kepala daerah maupun SKPD yang masih terlibat masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi," kata Tjahjo pada para wartawan, di Jakarta, Senin (12/2).

Tjahjo merasa sedih dan prihatin, masih saja ada kepala daerah yang kena jerat kasus korupsi. Padahal, ia sebagai Mendagri, berulang kali mengingatkan, agar menghindari area rawan korupsi itu dihindari. Berulangkali, ia mengingatkan  para kepala daerah memahami area rawan korupsi yang mencakup perencanaan anggaran, barang jasa,  hibah dan  jual beli jabatan.

Tjahjo pun meminta para kepala daerah yang belum kena jerat kasus, agar  belajar dari kasus yang telah terjadi. Intinya, ia minta kepala daerah bekerja sesuai aturan. Pahami area rawan korupsi. Dan, jangan neko-neko tergiur oleh tawaran atau iming-iming yang akan membawa kebalik jeruji besi.

"Berpegang pada UU yang ada," katanya. Khusus untuk kasus Bupati Ngada, ia minta yang bersagkutan untuk kooperatif terhadap KPK. Hadapi dengan fokus proses hukum yang berjalan. " Sudah banyak kita dipertontonkan terbuka. Saya kira harus menajdi perhatian, kehati-hatian. Bagi saya perangkat Kemendagri maupun teman-teman di daerah untuk tetap fokus pada kerja sesuai aturan-aturan yang ada dalam rangka ambil kebijakan politik pembangunan di daerah, dengan tetap berpegang pada area rawan korupsi. Itu harus dihindari," tuturnya.(*)

# Gan | Humas Kemendagri