Anggota DPR RI Nanang Samodra Nilai Sanksi untuk BHU Masih Lemah

JAKARTA.BM- Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menilai, sanksi yang diberikan pemerintah untuk Biro Haji dan Umroh (BHU) yang bermasalah dan belum memiliki izin, masih terlalu lemah. Hal itu terlihat dari masih ada BHU yang bermasalah, namun masih tetap menayangkan iklan, dan bahkan menerima para calon jemaah.

“Saya kira sanksi yang diberikan terkesan terlalu lemah. Nyatanya mereka tetap saja melakukan kegiatan operasional seperti biasa. Kiranya ini harus diberikan sanksi secara tegas dan ada upaya untuk penertiban BHU yang bermasalah,” tegas Nanang saat Rapat Kerja dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018), dilnsir dari situs resmi dpr ri.

Nanang juga menjelaskan, bukan hanya BHU yang bermasalah dalam memberangkatkan jamaahnya, namun banyak juga BHU yang bermasalah pada pelayanan saat pemberangkatan.

“Contohnya saya sendiri. Begitu pulang, harus mengurus bagasi sendiri. Bahkan saat pulang ternyata pesawatnya mendarat dulu di bandara yang berbeda, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan dari BHU,” ungkapnya.

Masih di sumber yang sama, Politisi F-Demokrat ini juga meminta penjelasan kepada Kementerian Agama yang hadir, apakah umroh itu konteksnya berwisata atau ritual agama. Karna dia melihat banyaknya nama-nama BHU yang menggunakan nama-nama wisata.

“Di sini kalau memang bisa Kemenag memberikan bobot kombinasi, berapa persen untuk wisata dan ibadah, sehingga bisa proporsional,” ujarnya.

Di sisi lain, Nanang mengapresiasi terobosan Kemenag yang meluncurkan aplikasi Umroh Cerdas yang berguna untuk mengecek BHU mana yang sudah terdaftar, sehingga masyarakat bisa merasa aman dalam menggunakan jasa BHU tersebut.

“Ini upaya yang cukup melegakan kita, terutama sebagai jamaah untuk lebih merasa nyaman berumroh nantinya” pungkas pria dapil NTB ini. 

# Gan | mhr/sf