KPK Apresiasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemprov Kalteng

Palangka Raya(KALTENG).BM-  Kepala Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Kalimantan Budi Waluyo mengapresiasi realisasi pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Setelah tadi dipaparkan terkait dengan Rencana Aksi yang telah disusun di tahun 2017 beserta capaian-capaiannya, saya mengapresiasi, bahwa apa yang ditargetkan di tahun 2017 sudah on the track, sesuai rencana” ujar Budi Waluyo dalam pertemuannya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Palangka Raya, Senin (12/3).

Kepala Satgas KPK Wilayah Kalimantan Budi Waluyo dalam pertemuan tersebut  memberikan beberapa saran kepada Pemprov Kalteng antara lain optimalisasi pendapatan agar dapat dimasukkan ke dalam rencana aksi tahun 2018 mengingat optimalisasi pendapatan melalui penagihan pajak tertunggak atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan sektor pajak berkaitan erat dengan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai.

“Karena memang kami concern juga pada optimalisasi pendapatan khususnya dalam rangka menunjang Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Jadi kalau misalkan pendapatannya maksimal tunjangan perbaikan penghasilannya juga bisa maksimal,” imbuhnya Budi Waluyo.

Pihak KPK juga menargetkan rencana aksi itu nanti berbasis web/online. “Informasi saja, pada tahun 2018 ini kami menargetkan rencana aksi ini berbasis web. Kami akan berikan aplikasi rencana aksinya sehingga nanti Pemerintah Daerah yang akan input rencana aksi beserta capaiannya dan kami tinggal memonitor saja,” kata Budi Waluyo.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kaspinoor mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng menyambut baik saran dan masukan dari Satgas KPK tersebut seraya menjelaskan berbagai upaya perbaikan yang sedang dan telah dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

Kaspinoor menjelaskan implementasi E-Samsat misalnya, pihak Pemprov Kalteng telah melakukan kerjasama dengan pihak Perbankan dan Direktorat Lalu Lintas untuk mulai menerapkan transaksi non-tunai dan sekarang ini tinggal membangun aplikasinya.

Demikian juga dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah tersedia aplikasi E-Government melalui APBD-P tahun 2017 berupa aplikasi System Informasi Pelayanan Perijinan Untuk Publik (SIMPATIK) bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu DPM – PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

Satgas KPK RI Wilayah Kalimantan sebelum pertemuan dengan jajaran pemerintah provinsi Kalteng, meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Tengah. Satgas KPK Wilayah Kalimantan juga dijadwalkan melakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Kota Palangka Raya, Katingan, Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas.  

# Gan | Humas Pemprov Kalteng