 |
| Pjs Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.(foto; Humas) |
Jayapura(PAPUA).BM- Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk ikut menyebarkan hoax (berita bohong). Apalagi menjelang pemilihan gubernur 27 Juni 2018 mendatang.
Soedarmo menegaskan dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti ikut menyebarluaskan hoax maupun ujaran kebencian karena berpotensi memicu konflik. Ini menurutnya, bisa terkena sanksi hukum yang berhubungan dengan undang-undang ITE.
“Saya minta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk menghindari penyebarluasan hoax dan ujaran kebencian karena ada sanksi bagi yang melanggar. Sebab penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini bisa memunculkan konflik yang merugikan masyarakat,” ujar Soedarmo saat memimpin apel gabungan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, kemarin.
Soedarmo berharap ASN tidak langsung percaya dengan kabar maupun berita yang sering diedarkan secara berantai melalui media sosial seperti Facebook maupun Whatsapp. Harus melakukan crosscek terlebih dahulu mengenai kebenaran dari berita tersebut. “Sehingga tidak tersangkut masalah di masa mendatang, apalagi berita-berita yang mendeskreditkan salah satu pasangan calon,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Soedarmo berharap dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur Papua yang akan datang, tak ada pasangan calon yang melakukan politik uang serta para pendukung dan tim sukses dari masing-masing calon agar tak saling hujat karena berpotensi memicu konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebagai pejabat gubernur Papua ia juga mengimbau masyarakat agar tak ikut menyebarkan hoax yang berpotensi memfitnah seseorang hingga berujung konflik antar pihak dan menyebabkan korban material atau jiwa. “Masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan informasi sehingga setiap informasi yang diterima dari media sosial maupun situs berita lainnya tidak merugikan orang lain,” tegasnya
Soedarmo menegaskan dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti ikut menyebarluaskan hoax maupun ujaran kebencian karena berpotensi memicu konflik. Ini menurutnya, bisa terkena sanksi hukum yang berhubungan dengan undang-undang ITE.
“Saya minta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk menghindari penyebarluasan hoax dan ujaran kebencian karena ada sanksi bagi yang melanggar. Sebab penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini bisa memunculkan konflik yang merugikan masyarakat,” ujar Soedarmo saat memimpin apel gabungan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, kemarin.
Soedarmo berharap ASN tidak langsung percaya dengan kabar maupun berita yang sering diedarkan secara berantai melalui media sosial seperti Facebook maupun Whatsapp. Harus melakukan crosscek terlebih dahulu mengenai kebenaran dari berita tersebut. “Sehingga tidak tersangkut masalah di masa mendatang, apalagi berita-berita yang mendeskreditkan salah satu pasangan calon,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Soedarmo berharap dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur Papua yang akan datang, tak ada pasangan calon yang melakukan politik uang serta para pendukung dan tim sukses dari masing-masing calon agar tak saling hujat karena berpotensi memicu konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebagai pejabat gubernur Papua ia juga mengimbau masyarakat agar tak ikut menyebarkan hoax yang berpotensi memfitnah seseorang hingga berujung konflik antar pihak dan menyebabkan korban material atau jiwa. “Masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan informasi sehingga setiap informasi yang diterima dari media sosial maupun situs berita lainnya tidak merugikan orang lain,” tegasnya
# Gan | humas-papua
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment