Redam Provokasi SARA Dengan Konsep Peace Building

JAKARTA.BM- Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 (Pilkada Serentak) memiliki tingkat kerawanan tinggi. Praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA, mulai marak menjelang pesta demokrasi lokal digelar. Praktek kotor yang meracuni demokrasi ini harus diredam. Sehingga polarisasi ditengah masyarakat bisa dicegah.

"Salah satu caranya dengan menerapkan konsep peace building," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di acara Rapat Kerja Teknis Bareskrim Polri, di Jakarta, Selasa (6/3).

Tentu, kata Tjahjo, tanggungjawab meredam itu tugas semua elemen bangsa. Terutama politisi. Ia minta politisi yang terlibat dalam kontestasi tidak menggunakan isu agama dan uang dalam kampanye sampai pemungutan suara nanti. Ini sangat untuk meminimalisasi maraknya penyebaran ujaran kebencian dan money politic. Pilkada tanpa isu SARA dan politik uang, yang diharapkan. Diperlukan dukungan dari siapa pun untuk mewujudkan itu. Apalagi, di tahun ini, tak hanya ada hajatan Pilkada. Tapi di tahun yang sama, tahapan pemilihan presiden 2019 juga akan dimulai.

"Sukses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 harus didukung seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan sinergitas yang kuat dan berkesinambungan," katanya.

Dan yang tak kalah penting, lanjut Tjahjo, pemahaman persepsi diantara pemangku kepentingan pemilu, jangan saling bertabrakan. Harus satu persepsi. Satu pemahaman. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri punya kewajiban memastikan pesta demokrasi bisa berjalan sukses. Sesuai amanat UU, kewajiban pemerintah antara lain penyediaan data kependudukan, fasilitasi kampanye, membantu pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara serta memberikan perlindungan hukum.

Tapi memang, kata Tjahjo, ada sejumlah tantangan demokrasi. Tantangan demokrasi itu antara lain, faktor yang masih sulit dihindari. Ini karena Pilkada butuh political cost  luar biasa. Ini yang kerap menjadi celah maraknya praktek politik uang. Padahal sangat jelas politik uang sangat merendahkan martabat rakyat. Ditambah, masih banyak masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah. Diperparah lagi, di media sosial marak beredar isu hoax dan SARA.

"Provokasi isu SARA ini sangat berbahaya, dapat menimbulkan kegaduhan dan stigma buruk suatu kelompok. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan dan kegaduhan," katanya.

Radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan, tak boleh dibiarkan. Selain meracuni demokrasi, kata Tjahjo, juga berpotensi merobohkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Pilkada harusnya mampu merefleksikan  kedua inti dari demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi. Kompetisi yang sehat dan tingkat partisipasi meningkat.

"Indikator Pilkada serentak berkualitas antara lain, idependensi penyelenggara, independensi birokrasi, partisipasi pemilih yang tinggi dan bakal calon yang berkualitas, serta terpilihnya kepala daerah dengan legitimasi kuat dan berkualitas," kata dia.

Jangan sampai kata Tjahjo, cita-cita mewujudkan Pilkada berkualitas dirusak oleh racun demokrasi. Karena itu diperlukan upaya konkret membendung itu. Harus ada langkah preventif, mengajak stakeholder masyarakat untuk bicara dan suarakan Pilkada damai dengan menghindari isu provokatif. Elemen bangsa harus  bergerak untuk menyuarakan pilkada damai. Termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

"Jangan menggunakan politik uang, jangan memecah belah dan memakai SARA. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak," kata dia.
 

# Gan | Puspen Kemendagri