Menteri PPPA RI 'Yohana Yembise' Buka Rakornas GT PP-TPPO Wilayah Tengah Indonesia

Palangka Raya(KALTENG).BM- Biro PKP. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise membuka resmi Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) dan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perlindungan Hak Perempuan Wilayah Tengah Indonesia Tahun 2018 di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (11/10).

Pembukaan Rakornas GT PP-TPPO ini ditandai dengan penabuhan Katambung yaitu alat musik perkusi sejenis kendang tradisional khas Dayak oleh Menteri PPPA RI Yohana Susana Yembise dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib H. Said Ismail yang didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Adi Sutanto, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian PPPA RI Vennetia R. Danes dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK RI Wagiran.

Rakornas ini mengangkat tajuk “Working Together in Harmony” Bekerja Bersama dalam Harmoni Untuk Sinergisitas Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menteri Yohana Yembise menandaskan upaya sinergis semua pihak terkait mutlak diperlukan untuk mencegah TPPO yang dimulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan lembaga pemerintah   pusat dan daerah.“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah masalah trans-nasional, international crime yang betul-betul melanggar dan menginjak hak asasi manusia. TPPO ini adalah konspirasi dan mafia terselubung, calo-calo masuk ke dalam keluarga-keluarga dan memberikan iming-iming keluar negeri akan bekerja di perusahaan besar”, ungkap Yohana Yambise.

Untuk itu kata Yohana Yambise diperlukan sinerjitas di berbagai sektor terkait.“Sinergisitas kebijakan, program dan kegiatan di semua lini memiliki daya ungkit tinggi dan semua pihak harus sepakat untuk meningkatkan pencatatan dan pelaporan melalui system database yang dapat dipertanggungjawabkan, faktual, real-time, terverifikasi dan terintegrasi,” imbuh Yohan Yembise.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib H. Said Ismail menyampaikan komitmen kuat gubernur Kalimantan Tengah dan seluruh jajaran Pemda Kalteng untuk mendukung program GT PP-TPP0 dan menjadikan Kalteng garda terdepan dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan dalam rangka melindungi perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang.

Wakil Gubernur Habib H. Said Ismail mengatakan gubernur dan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik sekaligus menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung dan menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut. “Ini semua dilandasi tekad gubernur bersama seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi terdepan dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, jelas Habib H.Said Ismail.

Dijelaskan, gubernur terus mendorong Bupati dan Walikota untuk giat mengembangkan daerahnya menjadi kabupaten dan kota yang layak anak. Di bidang penanganan TPPO, telah diterbitkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/161/2017 tentang GT PP-TPPO Provinsi Kalimantan Tengah.

“Gugus Tugas ini secara terpadu menjalankan Rencana Aksi Provinsi yang sejalan dengan Rencana Aksi Nasional dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta pemberdayaan bagi korban tindak pidana ini agar mereka bisa mendapatkan kembali masa depan yang lebih baik”, lanjut Habib Said Ismail.

Rakornas GT PP-TPPO dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 13 Oktober 2018 diikuti sekitar 500 orang peserta yang terdiri atas Ketua dan Anggota GT PP-TPPO Tingkat Pusat, Ketua GT PP-TPPO dan Kepala Dinas PPPA Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Wilayah Tengah Indonesia serta perwakilan LSM dan Akademisi.

# Gan | Humas Kalteng.