Gubernur Sutarmidji: Keterbukaan Informasi Modal Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

Pontianak(KALBAR).BM-  Gubernur Kalbar H Sutarmidji berharap kepada lembaga-lembaga publik atau penyelenggara negara harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

"Keterbukaan informasi (KI) itu modal dasar kita untuk melakukan tata kelola pemerintah yang baik," kata H Sutarmidji, Kamis (15/11), saat memberikan sambutan pada acara Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalbar di Pendopo Gubernur Kalbar.

Gubernur Kalbar juga memberikan ucapan selamat kepada lembaga yang telah memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi ini, dan jadikanlah keberhasilan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan informasi apapun yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkup Tupoksi masing-masing.

"KI merupakan hak bagi seluruh masyarakat untuk memperolehnya. Dab kedepan, hanya kecil sekali informasi yang tak boleh diakses," ingatnya.

Dikatakannya, KI merupakan sebuah hal yang sudah menjadi kebiasaan Gubernur Kalbar saat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pontianak. "Satu-satunya APBD yang dibedah setiap tahun, hanya APBD Pemkot Pontianak," jelasnya.

Tahun Anggaran 2020, masih kata Gubernur Kalbar akan membedah APBD Provinsi Kalbar, karena apa yang dibuat, dan apa yang dibelanjakan dalam APBD teraebut, semuanya harus diketahui masyarakat.

"Informasi yang disembunyikan, biasanya ada masalah. Tak perlu disembunyikan kalau tak ade masalah. Kecuali aturan UU Tak boleh, sepanjang tak langgar UU, silakan jak," ingatnya.

Kemudian mantan Wali Kota Pontianak Dua Periode ini juga meminta kinerja SKPD di Lingkup Pemprov Kalbar yang masih lamban dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

"Saya ingin semuanya transparan, semuanya cepat. Itulah bukti daya saing kita. Kalau kita lamban berikan pelayanan kepada masyarakat, maka kinerjanya juga lamban dan tak ade daya saing kita," jelasnya.

Dijelaskannya, keterbukaan informasi ini dalam rangka percepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi itu juga menguntungkan Pemerintah Daerah, dan dengan KI ini, semua pelayanan pemerintah tidak ada yang dikeluhkan masyarakat dan kinerja SKPD akan menjadi lebih baik.

"Saya jadikan tata kelola pemerintahan sebagai objek wisata, sehingga orang/lembaga akan datang ke Pontianak dengan berbagai tujuan," ujarya.

# Gan | Humas Kalbar