Saat Bertemu 31 Bupati, Jokowi Klarifikasi Isu Antek Asing dan Aseng

Suasana pertemuan 31 bupati dengan Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/11) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

JAKARTA.BM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklarifikasi isu yang menyebut dirinya sebagai antek asing dan aseng yang banyak disebut-sebut di sejumlah media sosial dalam beberapa waktu terakhir.

“Beliau menyampaikan bahwa sekarang banyak investasi negara yang kembali kepada negara, salah satunya misalnya minyak, Freeport, semuanya kan hal yang tidak mudah diambil alih. Nah kalau membuktikan beliau pro asing pada kenyataan sekarang sudah kembali kepada Indonesia,” kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupatan Seluruh Indonesia (APKASI) Mardani H. Maning seusai bersama 31 bupati diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/11) siang.

Adapun terkait masalah aseng, Presiden menjelaskan, kalau aseng kita di sini yang jadi TKA (Tenaga Kerja Asing) tidak sampai 1% dari penduduk Indonesia, 0,0 sekian ya. Sedangkan di negara lain ada sampai 20%.

“Nah TKI yang ada di China atau penduduk Indonesia yang ada di China itu ada sekitar 80 ribu kalau tidak salah, itu lebih besar dari jumlah TKA China yang ada di Indonesia. Berarti yang sebenarnya China menyerang Indonesia, tetapi Indonesia lah yang menyerang China yang ada di sana,” ungkap Mardani mengutip penjelasan Presiden Jokowi.

Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang mendampingi Mardani menambahkan, dalam pertemuan itu posisi Presiden Jokowi sebenarnya menjawab pertanyaan, dan ini memang sesuai harapan para bupati yang kadang membuat mereka sibuk menjawab isu-isu di media sosial (medsos) menyangkut Presiden dan pemerintah.

“Kita berterima kasih karena Presiden sudah memberikan jawaban yang lugas,” kata Azwar.

Sementara Mardani menjelaskan, dalam pertemuan dengan para bupati itu, Presiden Jokowi secara lugas menjawab isu-isu hoaks yang selama ini berkembang.

Mardani menjelaskan, isu-isu yang menyangkut Presiden dan Pemerintah tidak terkait langsung dengan kinerja pada bupati. Hanya saja karena ini menyangkut Kepala Negara, maka para bupati harus bisa menjawab isu-isu dimaksud.

“Tidak mungkin sebagai lambang negara diisukan hoaks, kalau benar tidak jadi masalah, kalau tidak benar ya kita wajib dong membela Presiden kita sebagai Kepala Negara,” tegas Mardani. 

# ?Gan | Setkab/MAY/RAH/ES