 |
| Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah di Aula Asrama Haji Tabing Kota Padang, Sabtu pagi (17/11) |
Padang(SUMBAR).BM- Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyambut baik dan mengapresiasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemerintah pusat memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam hal ini khususnya di Kota Padang. Upaya ini juga merupakan cikal bakal pengembangan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan.
“Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap program penyaluran bantuan sosial non tunai PKH oleh Kementerian Sosial bagi warga miskin di Kota Padang. Sebagaimana pada hari ini tengah dilaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan PKH, sehingga menjadi tepat sasaran, tepat waktu dan tepat tujuan.,” imbuh wako dalam sambutannya pada kegiatan “Kunjungan Kerja November Tuntas Kemensos RI” di Kota Padang di Aula Asrama Haji Tabing, Sabtu pagi (17/11). Kegiatan ini dihadiri Anggota DPR RI Komisi 8, Asli Chaidir, perwakilan Dirjen Limjamsos Kemensos RI, BRI Kanwil Sumbar serta seluruh SDM dan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Padang.
Menurut Mahyeldi, melalui program keluarga harapan sebagai bantuan non tunai bersyarat, tentu diharapkan dapat membantu ibu-ibu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anak di bidang kesehatan dan pendidikan. Dimana utamanya balita, anak usia tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Program keluarga harapan ini pun juga semakin terasa penting, karena dapat dijadikan sebagai akses yang lebih baik dalam memanfaatkan pelayanan sosial yakni di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial serta keterasingan sosial yang selama ini melekat pada masyarakat miskin.
“Kita tentu sangat menyambut baik program ini, dan semoga dengan bantuan PKH tersebut akan menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mensejahterakan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di wilayah Kota Padang,” ungkap wako.
Lebih lanjut kata wako, Pemko Padang sangat berterima kasih kepada semua pihak khususnya Kementerian Sosial yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat di Kota Padang dengan bantuan keluarga sangat miskin melalui program keluarga harapan.
“Untuk itu kepada penerima bantuan PKH tentunya diharapkan dapat memanfaatkan bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan semangat kemandirian. Semoga saja dengan upaya-upaya seperti ini semakin membantu percepatan penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera di Kota Padang,” tandas wako mengakhiri.
Seperti diketahui, Kota Padang pada tahun 2018 melalui pendamping-pendamping PKH yang tersebar di setiap kecamatan telah melakukan bisnis proses program PKH. Seperti pertemuan FDS, verifikasi dan pemutakhiran. Sebagaimana dari 11 kecamatan se-Kota Padang jumlah keluarga penerima manfaat PKH sebanyak 20.017 keluarga sangat miskin dengan jumlah dana yang tersedia sebanyak RP 35 miliar lebih yang dibayarkan melalui Bank BRI. Sementara untuk SDM PKH terdapat sebanyak 91 orang yang tersebar di 11 kecamatan melalui rekrutmen langsung oleh Kementerian Sosial.
“Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap program penyaluran bantuan sosial non tunai PKH oleh Kementerian Sosial bagi warga miskin di Kota Padang. Sebagaimana pada hari ini tengah dilaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan PKH, sehingga menjadi tepat sasaran, tepat waktu dan tepat tujuan.,” imbuh wako dalam sambutannya pada kegiatan “Kunjungan Kerja November Tuntas Kemensos RI” di Kota Padang di Aula Asrama Haji Tabing, Sabtu pagi (17/11). Kegiatan ini dihadiri Anggota DPR RI Komisi 8, Asli Chaidir, perwakilan Dirjen Limjamsos Kemensos RI, BRI Kanwil Sumbar serta seluruh SDM dan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Padang.
Menurut Mahyeldi, melalui program keluarga harapan sebagai bantuan non tunai bersyarat, tentu diharapkan dapat membantu ibu-ibu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anak di bidang kesehatan dan pendidikan. Dimana utamanya balita, anak usia tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Program keluarga harapan ini pun juga semakin terasa penting, karena dapat dijadikan sebagai akses yang lebih baik dalam memanfaatkan pelayanan sosial yakni di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial serta keterasingan sosial yang selama ini melekat pada masyarakat miskin.
“Kita tentu sangat menyambut baik program ini, dan semoga dengan bantuan PKH tersebut akan menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mensejahterakan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di wilayah Kota Padang,” ungkap wako.
Lebih lanjut kata wako, Pemko Padang sangat berterima kasih kepada semua pihak khususnya Kementerian Sosial yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat di Kota Padang dengan bantuan keluarga sangat miskin melalui program keluarga harapan.
“Untuk itu kepada penerima bantuan PKH tentunya diharapkan dapat memanfaatkan bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan semangat kemandirian. Semoga saja dengan upaya-upaya seperti ini semakin membantu percepatan penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera di Kota Padang,” tandas wako mengakhiri.
Seperti diketahui, Kota Padang pada tahun 2018 melalui pendamping-pendamping PKH yang tersebar di setiap kecamatan telah melakukan bisnis proses program PKH. Seperti pertemuan FDS, verifikasi dan pemutakhiran. Sebagaimana dari 11 kecamatan se-Kota Padang jumlah keluarga penerima manfaat PKH sebanyak 20.017 keluarga sangat miskin dengan jumlah dana yang tersedia sebanyak RP 35 miliar lebih yang dibayarkan melalui Bank BRI. Sementara untuk SDM PKH terdapat sebanyak 91 orang yang tersebar di 11 kecamatan melalui rekrutmen langsung oleh Kementerian Sosial.
# Gan | Humas/David
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment