Kunker ke Jawa Barat, Komisi II DPR RI Pantau Persiapan Pemilu Tahun 2019

Komisi II DPR berfoto bersama Gubernur Jawa Barat usai acara reses masa persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 ke Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jumat (14/12). (Foto: Humas/Rara)

Bandung(JABAR).BM- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 ke Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jumat (14/12).

Rombongan Komisi II DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Herman Khaeron, diterima oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil beserta jajarannya di Kantor Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung.

Dalam sambutannya,  Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa saat ini Provinsi Jawa Barat akan mencoba naik kelas ke birokrasi 3.0 yaitu birokrasi yang menerapkan pola siapapun boleh ikut berpartisipasi dalam tujuan pembangunan.

Ia juga menambahkan bahwa Provinsi Jawa Barat juga akan mempraktikkan konsep negara mendatangi warga.

“Nah ini akan membuat kami investasi besar di urusan digital, motor, mobil. Pola ini sudah launching di Cirebon, Bandung, Sumedang dalam bentuk dokter mendatangi warga,” ujar Ridwan Kamil.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jabar juga menyampaikan sedang memikirkan sebuah pola pikir baru bahwa siapapun akan dirangkul sebagai agen-agen pembangunan.

Ridwa Kamil juga menyampaikan bahwa Jawa Barat kondusif untuk urusan pilpres dan pileg 2019.  “Saya akan jaga betul urusan kondusivitas sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Sedangkan Pimpinan, Komisi II DPR RI, Herman Khaeron menyampaikan pada  kunjungan kerja ini, Komisi II DPR RI memfokuskan kepada beberapa hal diantaranya persoalan pelayanan publik, selain juga persiapan pemilu 2019 dan persoalan pertanahan.

“Hal terbesar di dalam pembangunan adalah keseimbangan antara  publik dan pelayanannya dan sebetulnya kami ingin tahu sebesar apa, kemudian inovasi apa yang bisa dilahirkan. Oleh karenanya mungkin garis besar, bisa disampaikan bagaimana cita-cita ke depan. Kemudian bagaimana mengantisipasi pelayanan-pelayanan publik yang tentu ini akan menjadi syarat mutlak dalam reformasi birokrasi,” ujar Herman Khaeron.

Komisi II DPR RI juga ingin mendapatkan gambaran rencana pembangunan Jawa Barat bagian selatan yang dirasa masih timpang dibanding Jawa Barat bagian Utara dan membangun pelayanan yang lebih baik di wilayah tersebut.

Selain bertemu dengan gubernur, Komisi II DPR RI juga berkunjung ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk memantau bagaimana persiapan dan kesiapan KPU dan bawaslu pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.

“Kami ingin mengecek tentang keseragaman pengetahuan, penyeragaman pemahaman terhadap peraturan KPU maupun peraturan bawaslu. Saya khawatir jangan-jangan saya dan kawan-kawan Komisi II malah lebih hafal isi dari peraturan PKPU daripada orang KPU-nya, ” ujar Herman Khaeron.

Tak luput pula pada kunjungan ini Komisi II bertemu dengan BPN se-Provinsi Jawa Barat untuk membahas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan konflik pertanahan. Pada kesempatan tersebut Komisi II mengapresiasi hasil kinerja yang telah dicapai BPN wilayah Jawa Barat.

“Ke depan kami akan mencoba untuk memproporsionalitaskan, jadi kita coba PTSL ini jangan targetnya jor – joran tapi sesuau proporsinya saja. Kalau Kabupaten Bandung itu ada 100 ya targetnya kita selesaikan 20%, misalkan. Kita juga akan mereview terhadap HGB dan HGU,” ungkap Herman.

Herman juga berharap ke depan tata ruang wilayah baik di kabupaten/kota maupun di provinsi juga harus mendapatkan persetujuan dari para kepala BPN sehingga para Kepala BPN, baik di wilayah maupun kabupaten/kota perlu lebih diperkuat posisinya.

Selanjutnya pada hari Sabtu (15/12) Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kampus IPDN Jatinangor sekaligus memberikan kuliah umum.

Turut hadir pada kunjungan kerja ini yaitu mitra kerja Komisi II DPR RI dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN, Kemendagri, Kementerian PAN-RB, Kepala LAN, Kepala Pusat KP2 Jatinangor, KPU, Bawaslu, dan Ombudsman. 

# Gan | Setkab/RF/EN