Serahkan Bantuan ke UMKM, Wako Mahyeldhi: Marilah Kita Semua Menjadi Pelaku UMKM Yang Tangguh

Penyerahan sarana prasarana barang peralatan produksi UMKM tahun 2018 dan sertifikat fasilitasi standarisasi mutu produk oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang kepada para pelaku UMKM binaan se-Kota Padang di Palanta Walikota Padang, Kamis (6/12). (foto; Humas)

Padang(SUMBAR).BM- Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya merealisasikan 10 program unggulan (progul) salah satu diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan.

Untuk mewujudkan program tersebut, berbagai langkah dan upaya terus dilakukan Pemko Padang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Diantaranya seperti memaksimalkan peran tenaga pendamping UMKM di setiap kelurahan sekaligus pemberian insentif dan bantuan kepada UMKM binaan.

“Semoga dengan adanya program pemberian bantuan peralatan produksi UMKM dan fasilitasi standarisasi mutu kali ini, semakin menambah kemampuan daya saing UMKM-UMKM di Kota Padang. Dengan meningkat omsetnya dan naik kelas tentunya,” sebut Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya pada kegiatan penyerahan sarana prasarana barang peralatan produksi UMKM tahun 2018 dan sertifikat fasilitasi standarisasi mutu produk oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang kepada para pelaku UMKM binaan se-Kota Padang di Palanta Walikota Padang, Kamis (6/12).

“Saya berharap agar kedepan lebih meningkat karakter kinerjanya, harus lebih ulet, kerja keras tetap di dampingi oleh tenaga pendampingnya sehingga pemerintah tetap bisa memantau perkembangannya. Untuk itu marilah kita semua menjadi pelaku UMKM yang tangguh,” imbuh Mahyeldi lagi.

Walikota pun selanjutnya juga menekankan Dinas Koperasi dan UMKM agar lebih meningkatkan manajemennya dalam menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan dalam pembangunan koperasi dan UMKM di Kota Padang. Terutama dalam memaksimalkan tenaga pendamping UMKM dan tenaga pendamping KJKS yang ada disetiap kelurahan sekalius menerapkan target supaya akuntabilitas kinerja dapat terukur.

“Secara sederhana, persoalan UMKM dapat dikelompokkan ke dalam 3 hal yakni modal, pasar dan manajemen yang artinya pembangunan UMKM mengarah ke 3 hal tersebut. Seperti halnya dari aspek permodalan, peran tenaga pendamping bagaimana UMKM binaan diarahkan menyerap pembiayaan murah yang disediakan pemerintah seperti kredit program, dana bergulir dan pembiayaan dari koperasi. Alhamdulillah kita di Kota Padang sudah memiliki Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP-PS) Kelurahan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Yunisman menyebutkan selain fasilitasi pembiayaan tenaga pendamping pihaknya juga bertugas memfasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM dan pemasaran produk UMKM.

“Saat ini secara proporsional kita terus berupaya memfasilitasi sertifikasi standarisasi produk UMKM baik itu 'pirt' dan label halal untuk UMKM dari kelompok usaha produksi food kemasan, pendaftaran merek untuk kelompok usaha produktif food kemasan dan non food, konte packaging serta 2 standarisasi ISO. Selanjutnya juga memfasilitasi produk UMKM yang potensial agar bisa masuk ke pasar modern atau pasar online,” sebutnya.

Yunisman menambahkan, maksud dan tujuan penyerahan bantuan kali ini sebenarnya adalah dalam rangka pemantapan pelaksanaan realisasi penumbuhan wirausaha baru sebagai bahagian 10 progul walikota dan wakil walikota Padang. Selanjutnya juga tertuang dalam dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2014-2019 yang menitik beratkan pada peningkatan skala usaha UMKM khususnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil.

“Sasarannya adalah seluruh UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang terdiri dari 255 UMKM yang tergabung pada 10 kelompok usaha masyarakat (Pokusma) di 10 kecamatan dan 3 kelompok binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yakni kelompok pedagang Pujasera Pantai Padang, kelompok pedagang Siti Nurbaya dan kelompok sadar wisata di Pasir Jambak. Selanjutnya yaitu 150 UMKM binaan yang menerima bantuan fasilitasi standarisasi mutu produk terdiri dari 75 UMKM di fasilitasi pirt, 50 label halal dan 25 pendaftaran merek,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Padang, Muhidi hadir dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi atas penyerahan bantuan tersebut. Sebagaimana DPRD Padang sudah mengesahkan RPJMD terkait pertumbuhan dan kemajuan UMKM di Kota Padang.

"UMKM sangat penting bagi masyarakat bagi Kota Padang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu mari kita manfaatkan dengan maksimal bantuan yang telah diterima," ujar Muhidi. 

# Gan | Humas/David