Padang(SUMBAR).BM- Pemerintah berkewajiban menjaga ketahanan pangan, termasuk kualitas, distribusi dan harga pangan. Untuk itu, pemerintah harus bersinergi dan bekerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan. Karena tidak semua jenis pangan bisa dipenuhi dan dihasilkan sendiri.
Hal itu dikatakan Wali Kota Padang Mahyeldi usai melantik Syahrial sebagai Kepala Dinas Pangan Kota Padang di Ruang Abu Bakar Jaar Balai Kota Padang, Senin (18/03/2019).
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, pengembangan produksi pangan lokal, melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan. Dan juga, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan produksi pangan. Serta, memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan produksi pangan, mengembangkan kelembagaan pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi.
“Persoalan ketahanan pangan ini saya serahkan kepada Kepala Dinas Pangan. Bekerjalah dengan ikhlas, cerdas dan mencari solusi setiap persoalan yang ada”, ujar Mahyeldi.
Ditambahkannya, penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan, mutu, kualitas dan produk halal.
Mahyeldi mengatakan, Dinas pangan juga harus menyiapkan cadangan pangan guna menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dalam menghadapi keadaan darurat. Dan juga, stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga pokok pangan.
"Ketahanan pangan adalah persoalan serius. Tentunya, tugas ini akan menjadi tugas yang berat bagi Kepala Dinas Pangan yang baru. Namun dengan profesionalisme, kerja keras dan kerja tuntas, Insya Allah semuanya bisa diselesaikan," beber Mahyeldi.
Hal itu dikatakan Wali Kota Padang Mahyeldi usai melantik Syahrial sebagai Kepala Dinas Pangan Kota Padang di Ruang Abu Bakar Jaar Balai Kota Padang, Senin (18/03/2019).
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, pengembangan produksi pangan lokal, melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan. Dan juga, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan produksi pangan. Serta, memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan produksi pangan, mengembangkan kelembagaan pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi.
“Persoalan ketahanan pangan ini saya serahkan kepada Kepala Dinas Pangan. Bekerjalah dengan ikhlas, cerdas dan mencari solusi setiap persoalan yang ada”, ujar Mahyeldi.
Ditambahkannya, penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan, mutu, kualitas dan produk halal.
Mahyeldi mengatakan, Dinas pangan juga harus menyiapkan cadangan pangan guna menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dalam menghadapi keadaan darurat. Dan juga, stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga pokok pangan.
"Ketahanan pangan adalah persoalan serius. Tentunya, tugas ini akan menjadi tugas yang berat bagi Kepala Dinas Pangan yang baru. Namun dengan profesionalisme, kerja keras dan kerja tuntas, Insya Allah semuanya bisa diselesaikan," beber Mahyeldi.
# Gan | Humas/LL/Ady
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment