Imbas Kebijakan Tenggelamkan Kapal? KRI Tjiptadi Ditabrak Dinas Perikanan Vietnam

Kapal dinas perikanan Vietnam menabrak kapal TNI Angkatan Laut Indonesia, yakni KRI Tjiptadi, di wilayah Laut Natuna Utara (27/4/2019).

Benangmerahnews.com

Terlepas dari protes Pemerintah Indonesia kepada Vietnam menyusul kejadian ini, seorang peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan insiden tersebut merupakan imbas penegakan hukum di dalam negeri.

Lihat postingan ini di Instagram

// INSIDEN DITABRAKNYA KRI TPD 381 OLEH DUA KAPAL DINAS PERIKANAN VIETNAM DI LAUT NATUNA. Sabtu, 27 April 2019 Saat KRI TPD TNI AL melaksanakan patroli di laut Natuna dan menangkap sebuah kapal berbendera Vietnam KIAV BD 979 karena kedapatan melakukan ilegal fishing, dua kapal dinas perikanan Vietnam mendekat untuk menghalangi proses penangkapan. Kedua kapal yang diidentifikasi sebagai kapal dinas perikanan Vietnam (KN 264 dan KN 231) kemudian bermanuver mendekati KIAV BD 979 dan beberapa kali menabraknya hingga mengalami kerusakan pada bagian bakat. Meski diteror dua kapal Vietnam, KRI TPD TNI AL tetap menyeret kapal asing tersebut ke Lanal Ranai tanpa menghiraukan manuver dua kapal dinas perikanan Vietnam yang terus melakukan manuver berbahaya. Diluar dugaan, KN 264 melakukan aksi nekat dengan menabrak KRI TPD TNI AL dari sisi lambung kiri. Sedangkan KN 231 menabrak KIAV BD 979 hingga bocor dan tenggelam. . Melihat situasi KRI yang bisa terseret kapal KIAV BD 979 karena tenggelam akhirnya komandan kapal perintahkan potong seluruh tali yang menghubungkan KRI TPD dengan KIAV BD 979. Tidak lama, kedua kapal dinas perikanan Vietnam akhirnya pergi menjauh. Sejumlah 15 ABK KIAV BD 979 berhasil diamankan dan diinterogasi. . @infokomando @indonesian_militaredia

Sebuah kiriman dibagikan oleh MILITAREDIA (@indonesian_militaredia) pada 28 Apr 2019 jam 4:18 PDT

Lewat Juru bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arrmanatha Nasir, Pemerintah Indonesia menyampaikan penyesalannya atas kejadian yang melibatkan kapal dinas perikanan Vietnam KN 213 dan KN 264 dengan kapal TNI Angakatan Laut KRI TPD-381.

Kemlu telah menyampaikan protes kepada Pemerintah Vietnam, atas penabrakan KRI TPD-381 yang dilakukan kapal dinas perikanan negara itu, melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta.

"Tindakan kapal dinas perikanan Vietnam sangat membahayakan keselamatan personnel KRI TPD-381 dan juga personnel kapal Vietnam, serta tidak sejalan dengan hukum internasional," kata Arrmanatha dalam keterangn pers hari Senin (29/4/2019).

Menurut penuturan Jubir Kemlu itu, pihaknya saat ini tengah menunggu laporan lengkap dari Panglima TNI terkait kejadian tersebut.

"(Hal ini) yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti masalah ini dengan Pemerintah Vietnam."

Pengamat Kebijakan Luar Negeri LIPI, Nanto Sriyanto, menilai nota dari Kemlu ke Kedubes Vietnam di Jakarta sudah tepat dilakukan.

"Bahwa itu membahayakan awak kapal dan mengganggu penegakan hukum," sebutnya kepada Nurina Savitri dari ABC Indonesia.

Namun demikian, ia menjelaskan kejadian itu juga menunjukkan persoalan di ranah ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang bersinggungan dengan beberapa negara tetangga.

"Bicara soal ZEE kita sendiri itu akan tumpang tindih dengan Malaysia, itu yang paling dekat, dengan Thailand," kata Nanto.

Adanya intrusi dari Vietnam, ujar lulusan University of Queensland, ini justru menunjukkan bahwa Indonesia mengabaikan satu persoalan.

"Ini kan bicara soal Laut China Selatan kita bicara soal food security (ketahanan pangan)."

"Contoh dengan penegakan (hukum) dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) itu ternyata membuat sebagian pasokan ikan di sejumlah negara kemudian jadi terganggu," paparnya.

Nanto mempertanyakan kemitraan strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan negara tetangganya itu.

Dari perspektif kebijakan luar negeri, dengan berkurangnya pasokan ikan, kemitraan strategis Indonesia dengan negara tetangga seharusnya dioptimalkan.

Pemerintah Indonesia semestinya telah menimbang cost and benefit (kelemahan dan kekuatan) yang realistis muncul akibat kebijakan yang dibuat.

"Artinya kita harus mengingat bahwa dengan kita menutup, semangat orang untuk masuk ke Indonesia secara ilegal itu makin besar," ujar peneliti LIPI ini kepada ABC.

Untuk mengelola perairan yang masuk dalam ZEE, sebut Nanto, memang agak berbeda dari mengelola wilayah teritorial.

"Untuk kasus Vietnam, saya mempertanyakan bagaimana kemitraan strategis Indonesia dengan Vietnam."

2. Tindakan kapal Dinas Perikananan Viet Nam membahayakan nyawa aparat kedua negara, tidak sejalan dgn hukum internasional, dan tidak sesuai dgn semangat ASEAN #IniDiplomasi #DemiNKRI

— MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) April 29, 2019

Kemitraan kedua negara, kata Nanto, ditandatangani sejak tahun 2013 dan pada umumnya, dalam kemitraan seperti itu ada sejumlah item di mana frekuensi atau komunikasi strategis turut menjadi item penting.

"Kami meneliti sejumlah kemitraan yang antara hitam di atas putih dengan realita di lapangan itu masih ada kesenjangan."

"Itu yang harus dipertegas kembali oleh Pemerintah Indonesia."

Sementara langkah kedua, Nanto menyebut fungsi kelembagaan di tingkat Kawasan yaitu ASEAN.

"Walau ASEAN ini kan selalu, karena memang mengedepankan musyawarah mufakat, berjalan sangat lambat. Justru seharusnya mengedepankan kemitraan strategis itu sendiri."

Ada catatan yang harus diperhatikan Pemerintah Indonesia dan hal itu terkait penguatan serta perlindungan aparat di lapangan.

"Saya tidak menyalahkan kebijakan di KKP tetapi ini adalah konsekuensi logis, ketika kita mau melindungi wilayah kita, maka perkuat aparat di lapangan," pungkasnya.

# Gan | ABC