Sekda Nasrun Umar: Kita Harus Lakukan Langkah Konkrit Membangun Kehidupan Berdemokrasi yang Stabil

Palembang(SUMSEL).BM- Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel H Nasrun Umar  membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (FGD IDI) 2018 TA 2019 Provinsi Sumsel, di Hotel Horison Ultima Palembang, Selasa (23/4).

Dalam kata sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan melihat fluktuatif kinerja Demokrasi Provinsi Sumsel pada kurun waktu 2009-2017, diperlukan langkah konkrit untuk membangun kehidupan berdemokrasi yang stabil dan lebih baik di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam menjamin peran lembaga demokrasi dan hak-hak politik rakyat Sumsel.

Menurut Nasrun salah satu cara yang digunakan BPS untuk mendapatkan data dan informasi tentang kinerja demokrasi yang meliputi Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi adalah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

“Melihat begitu pentingnya data dan informasi yang akan didapatkan dan dihasilkan dalam FGD ini, maka Saya menghimbau kepada para peserta yang terdiri dari berbagai unsur dan elemen masyarakat agar secara aktif mengikuti acara FGD dan memberikan informasi secara benar dan lengkap,” katanya

Lebih jauh Nasrun mengungkapkan, pengukuran kinerja demokrasi secara komprehensif dan obyektif dibutuhkan suatu indeks yang dapat menggambarkan tingkat perkembangan dan kinerja demokrasi di suatu provinsi.

Mengingat Indeks tersebut dapat digunakan untuk melihat perbandingan perkembangan dan kinerja demokrasi antar provinsi, serta dasar untuk perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi.

“Oleh karena itu penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Aspek Hak-Hak Politik (Political Rights) dan Aspek Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy),” tuturnya

Melalui pengamatan perkembangan nilai indeks aspek, variabel, dan indikatornya dapat dilihat sisi lemah kehidupan berdemokrasi di suatu provinsi. Dengan demikian berdasarkan nilai indeks aspek, variabel dan indikatornya, pemerintah provinsi dapat memberikan prioritas perencanaan pembangunan bidang politik di daerahnya.

“Sehingga nilai IDI yang dihasilkan akan benar-benar menggambarkan kondisi pelaksanaan demokrasi di Provinsi Sumatera Selatan. Kepada BPS Provinsi Sumatera Selatan yang ditugaskan pemerintah sebagai penyelenggara FGD dalam rangka penghitungan IDI 2018 Provinsi Sumatera Selatan, saya ucapkan selamat bertugas,” pungkasnya

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Badan Statistik Provinsi Sumatera Selatan IR. Endang Sri Wahyuningsih.M.M dan Plt Kepala Badan Kesbangpol Fitriana.

# Gan | Humas Sumsel