Targetkan Pertumbuhan 5,6%, Presiden Minta RAPBN 2020 Lebih Diefisienkan

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjawab wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (23/4) siang. (Foto: Jay/Humas)

Bogor(JABAR).BM- Pemerintah sejak Februari lalu telah mulai menyusun pagu anggaran untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 bagi seluruh kementerian/lembaga (K/L).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan pokok dalam penyusunan APBN adalah dalam rangka memacu investasi dan ekspor, terutama bertumpu kepada bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), disamping juga untuk tetap menjaga pembangunan infrastruktur.

“Bapak Presiden meminta supaya anggaran diefisienkan, terutama dari sisi belanja barang di dalam rangka untuk betul-betul memfokuskan anggaran untuk kebijakan pembangunan, yaitu terutama belanja modal dan belanja-belanja yang tadi berhubungan dengan SDM dan infrastruktur,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (23/4) siang.

Selain itu, eefisiensi birokrasi harus dilakukan, terutama bagaimana mendorong investasi ekspor melalui berbagai macam insentif-insentif, yaitu insentif fiskal yang bisa dilakukan maupun dari sisi pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada para investor.

“Dengan rambu-rambu tersebut dan juga tentu dengan berbagai program-program yang selama ini sudah disampaikan untuk ditampung, seperti Kartu Sembako, Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, kami mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk tahun 2020,” ungkap Menkeu.

Untuk awal ini, menurut Menkeu, pemerintah berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 5,3%-5,6%. “Bapak Presiden mengharapkan kita bisa memacu sampai ke 5,6%,” ujarnya.

Sementara inflasi, menurut Menkeu, masih akan tetap terjaga antara dua hingga 4%, suku bunga antara 5-5,3. Dan juga dari sisi nilai tukar yang mungkin masih agak bervariasi karena tahun ini kita menggunakan asumsi Rp15.000/dollar AS namun sekarang sudah mencapai di 14.000. Jadi kita akan menggunakan range yang masih lebar. Sementara untuk harga minyak, juga masih antara 60 dengan 70. Dan juga untuk lifting minyak maupun gas yang kira-kira mungkin setara dengan yang selama ini masih diproduksi, meskipun angkanya masih di dalam range.

Fokus
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam pembahan hari ini, sudah mulai difokuskan bagaimana program-program prioritas mendesak yang akan dilakukan dan akan bisa ditampung. Seperti tadi untuk pembangunan sumber daya manusia seperti KIP Kuliah maupun Kartu Pra Kerja, vokasi ini akan dikoordinasi lagi oleh menteri-menteri terkait.

Kemudian juga untuk Kartu Sembako yang akan diredesain bersama-sama dengan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT yang merupakan Bantuan Pemerintah Non Tunai untuk bisa dibuat menjadi satu kartu yang bisa membantu masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari secara affordable.

Kemudian untuk BPJS Kesehatan, menurut Menkeu,  juga masih akan dilakukan review berdasarkan hasil audit dari BPKP. “Namun kita sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI Pemerintah dari yang sekarang ini Rp23.000 lebih tinggi lagi tapi belum ditetapkan namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan, juga jumlah penerimanya dinaikkan menjadi di atas 100 juta orang,” terang Menkeu.

Untuk infrastruktur, lanjut Menkeu Sri Mulyani Indrawati,  Presiden dan  Wapres mengharapkan agar ada kenaikan terutama untuk jalan-jalan yang selama ini terutama jalan-jalan arteri, jalan yang masuk selain jalan utama terutama di daerah kabupaten/kota dan tempat-tempat yang memang akan menjadi fokus. Termasuk destinasi pariwisata, Bapak Presiden mengharapkan empat destinasi pariwisata.

“Selama ini sudah ditetapkan 10 tapi empat yang lebih prioritas harus selesai pada tahun 2020 nanti. Artinya selesai seluruh infrastrukturnya, seluruh fasilitasnya (fasum, fasos). Itu yaitu Borobudur, Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo,” ungkap Menkeu.

Konsumsi

Mengenai mesin pertumbuhan ekonomi, Menkeu menjelaskan, komposisi agregat demand tentu masih tetap konsumsi, ada di sekitar 5,2 persen. Kemudian investasi diharapkan tumbuh. Namun diungkapkannya, kalau untuk mendekati 5,6% pertumbuhan ekonomi kita berharap growth dari investasi mendekati 7,5%, sementara ekspor juga diharapkan tetap memiliki momentum tumbuh di sekitar 7% juga, dan impor tetap kita jaga pada pertumbuhan sekitar 6%.

“Itu semuanya adalah komposisi agregat demand-nya. Tapi sisi suplainya mungkin kita akan lihat lagi dari sisi produktivitas masing-masing sektor, apakah pertanian, terutama manufaktur yang selama ini kita harapkan untuk bisa tumbuh di atas yang selama ini hanya sekitar 4-5 persen, kita harapkan bisa tumbuh tinggi,” sambung Menkeu.

Mengenai pemangkasan belanja barang, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebetulnya yang Presiden inginkan adalah baseline kita menggunakan tahun 2015, yang waktu itu sebenarnya sudah naik cukup Rp233 triliun untuk belanja barangnya. Sementara. sekarang ini belanja barang bisa mencapai Rp290 triliun.

“Jadi nanti kita akan lihat space ini pasti dialihkan oleh Bapak Presiden dan Wapres untuk lebih banyak menunjang anggaran belanja modal. Kapasitas dari Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Energi di dalam rangka untuk membelanjakan hal itu,” terang Menkeu. 

# Gan | Setkab/UN/JAY/ES