 |
| Wagub Jatim saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2019 di Hotel Utami, Sidoarjo, Rabu (24/04). |
Sidoarjo(JATIM).BM- Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak kembali menegaskan bahwa Tim Penggerak (TP) PKK akan menjadi shadow government atau pemerintah bayangan. Hal ini ditunjang oleh besarnya jaringan yang dimiliki hingga ke tingkat dasawisma serta peran pentingnya dalam peningkatan kualitas SDM di berbagai bidang.
“PKK dengan jaringan dan semangat gotong royongnya akan melengkapi tindakan pemerintah untuk membawa dampak nyata pada pembangunan di Jatim,” terang Emil sapaan akrab Wagub Jatim saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2019 di Hotel Utami, Sidoarjo, Rabu (24/04).
Wagub Emil menjelaskan, PKK pada hakekatnya adalah organisasi yang bisa menggerakkan masyarakat. Dimana tindakan pemerintah tanpa gerakan masyarakat hanya akan menjadi project saja, dan bukan sebuah program. Atau, hanya selesai menjadi output saja dan bukan sebuah outcome.
“Pendekatan pada kegiatan PKK bukan hanya per project tapi juga pendampingan pada tiap program, sehingga menunjukkan adanya intervensi sosial dari PKK terhadap program pemerintah,” ujar Wagub Emil yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek.
Ditambahkan, salah satu tantangan besar adalah persoalan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang menduduki peringkat ke 15 dari 34 provinsi di Indonesia. Padahal ekonomi Jatim berada pada posisi kedua terbesar di Indonesia. Selain itu, berdasarkan data yang ada rata-rata angkatan kerja di Jatim lulusan SD atau maksimal SMP.
“Kemiskinan di Jatim juga masih tinggi serta masih tingginya angka stunting di beberapa wilayah di Jatim,” ungkap Wagub Emil sembari menambahkan bahwa PKK merupakan organisasi yang bisa membantu Jatim untuk lepas dari permasalahan ini.
Wagub Emil berharap, PKK mampu menjalin koordinasi dan kemitraan secara harmonis dengan pemerintah daerah, utamanya dengan OPD agar dapat tersinergi kegiatannya. Apalagi, dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 tahun 2017 bisa memberi peluang pada PKK untuk mengintegrasikan programnya dengan pemerintah.
“Melalui Perpres 99 Tahun 2017 diharapkan semua kader PKK hingga ke level dasawisma bisa melakukan koordinasi yang lebih strategis dan komprehensif,” ungkapnya.
Selain itu, TP-PKK di masing-masing desa diharapkan ikut berperan aktif dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembanguna Desa (Musrenbangdes) terutama dalam menyusun APBD Desa. TP-PKK dapat memanfaatkan dana desa untuk membiayai 10 Program Pokok PKK.
“Sinergitas PKK dengan penggunaan dana desa sangat diperlukan agar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa,” terang Wagub Emil.
Di akhir sambutannya, Wagub Emil menyampaikan bahwa pihaknya bersama Ibu Gubernur Jatim akan lebih sering turun agar bisa lebih dekat dengan bupati/walikota serta ketua TP PKK se Jatim.
“Kami harapkan konsolidasi dengan bupati/walikota beserta ketua TP PKK nya bisa semakin kompak, sehingga bisa menjawab tantangan Jatim ke depannya,” pungkasnya.
Program PKK Harus Terintegrasi Program Pemerintah
Sementara itu, Ketua TP KK Provinsi Jatim Arumi Bachsin menyampaikan, bahwa semua program-program PKK harus terintegrasi dalam pola dan mekanisme perencanaan program pemerintah. Hal ini penting dilakukan, agar bisa menguatkan peran PKK sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
“Upayakan semua program PKK bisa terintegrasi dengan program pemerintah, apalagi TIM PKK Pusat akan mendorong terbitnya Permendagri sebagai turunan Perpres No. 99 tahun 2017,” ungkap Arumi sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Jatim.
Arumi menambahkan, PKK diharapkan terus meningkatkan kualitas kader, sarana dan prasarana pada kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD. Disamping itu, pemenuhan alat pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu, serta bersama OPD terkait ikut melaksanakan penanggulangan stunting.
“Program pola asuh anak/remaja merupakan program yang harus diakomodir dan disosialisasikan, dalam upaya menghasilkan generasi yang tangguh,” tukas Arumi, istri Wagub Jatim ini.
Ia berharap, semua jajaran TP PKK hingga ke dasa wisma terus mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan PKK dengan semangat relawan dan tanpa pamrih.
“Jangan pernah lelah untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui gerakan PKK. Terimakasih pada semua pihak yang telah aktif memberi dukungan untuk kemajuan PKK di Jatim,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain ketua kelompok kerja (Pokja) 1 sampai dengan 4 TP PKK Prov Jatim, ketua TP PKK kab/kota se Jatim, serta perwakilan anggota TP PKK kab/kota se Jatim.
“PKK dengan jaringan dan semangat gotong royongnya akan melengkapi tindakan pemerintah untuk membawa dampak nyata pada pembangunan di Jatim,” terang Emil sapaan akrab Wagub Jatim saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2019 di Hotel Utami, Sidoarjo, Rabu (24/04).
Wagub Emil menjelaskan, PKK pada hakekatnya adalah organisasi yang bisa menggerakkan masyarakat. Dimana tindakan pemerintah tanpa gerakan masyarakat hanya akan menjadi project saja, dan bukan sebuah program. Atau, hanya selesai menjadi output saja dan bukan sebuah outcome.
“Pendekatan pada kegiatan PKK bukan hanya per project tapi juga pendampingan pada tiap program, sehingga menunjukkan adanya intervensi sosial dari PKK terhadap program pemerintah,” ujar Wagub Emil yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek.
Ditambahkan, salah satu tantangan besar adalah persoalan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang menduduki peringkat ke 15 dari 34 provinsi di Indonesia. Padahal ekonomi Jatim berada pada posisi kedua terbesar di Indonesia. Selain itu, berdasarkan data yang ada rata-rata angkatan kerja di Jatim lulusan SD atau maksimal SMP.
“Kemiskinan di Jatim juga masih tinggi serta masih tingginya angka stunting di beberapa wilayah di Jatim,” ungkap Wagub Emil sembari menambahkan bahwa PKK merupakan organisasi yang bisa membantu Jatim untuk lepas dari permasalahan ini.
Wagub Emil berharap, PKK mampu menjalin koordinasi dan kemitraan secara harmonis dengan pemerintah daerah, utamanya dengan OPD agar dapat tersinergi kegiatannya. Apalagi, dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 tahun 2017 bisa memberi peluang pada PKK untuk mengintegrasikan programnya dengan pemerintah.
“Melalui Perpres 99 Tahun 2017 diharapkan semua kader PKK hingga ke level dasawisma bisa melakukan koordinasi yang lebih strategis dan komprehensif,” ungkapnya.
Selain itu, TP-PKK di masing-masing desa diharapkan ikut berperan aktif dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembanguna Desa (Musrenbangdes) terutama dalam menyusun APBD Desa. TP-PKK dapat memanfaatkan dana desa untuk membiayai 10 Program Pokok PKK.
“Sinergitas PKK dengan penggunaan dana desa sangat diperlukan agar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa,” terang Wagub Emil.
Di akhir sambutannya, Wagub Emil menyampaikan bahwa pihaknya bersama Ibu Gubernur Jatim akan lebih sering turun agar bisa lebih dekat dengan bupati/walikota serta ketua TP PKK se Jatim.
“Kami harapkan konsolidasi dengan bupati/walikota beserta ketua TP PKK nya bisa semakin kompak, sehingga bisa menjawab tantangan Jatim ke depannya,” pungkasnya.
Program PKK Harus Terintegrasi Program Pemerintah
Sementara itu, Ketua TP KK Provinsi Jatim Arumi Bachsin menyampaikan, bahwa semua program-program PKK harus terintegrasi dalam pola dan mekanisme perencanaan program pemerintah. Hal ini penting dilakukan, agar bisa menguatkan peran PKK sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
“Upayakan semua program PKK bisa terintegrasi dengan program pemerintah, apalagi TIM PKK Pusat akan mendorong terbitnya Permendagri sebagai turunan Perpres No. 99 tahun 2017,” ungkap Arumi sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Jatim.
Arumi menambahkan, PKK diharapkan terus meningkatkan kualitas kader, sarana dan prasarana pada kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD. Disamping itu, pemenuhan alat pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu, serta bersama OPD terkait ikut melaksanakan penanggulangan stunting.
“Program pola asuh anak/remaja merupakan program yang harus diakomodir dan disosialisasikan, dalam upaya menghasilkan generasi yang tangguh,” tukas Arumi, istri Wagub Jatim ini.
Ia berharap, semua jajaran TP PKK hingga ke dasa wisma terus mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan PKK dengan semangat relawan dan tanpa pamrih.
“Jangan pernah lelah untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat melalui gerakan PKK. Terimakasih pada semua pihak yang telah aktif memberi dukungan untuk kemajuan PKK di Jatim,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain ketua kelompok kerja (Pokja) 1 sampai dengan 4 TP PKK Prov Jatim, ketua TP PKK kab/kota se Jatim, serta perwakilan anggota TP PKK kab/kota se Jatim.
# Gan | Humasprovjatim/dwi
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment