 |
| Deputi Seskab bidang PMK Yuli Harsono menyampaikan sambutan pada pembukaan FGD “Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Memenuhi Kebutuhan Dunia Kerja”, di Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (5/7) pagi. (Foto: Rahmat/Humas) |
JAKARTA.BM- Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sekretariat Kabinet (Setkab) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Memenuhi Kebutuhan Dunia Kerja”, di Ruang Rapat Sekretaris Kabinet Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (5/7) pagi.
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang PMK, Yuli Harsono, dalam sambutannya mengatakan, agar bonus demograsi yang dimiliki bangsa ini bermanfaat, tentu harus beri pendidikan keahlian ke penduduk, karena kalau tidak ada keahlian percuma juga bonus demografi itu.
“Kebutuhan tenaga kerja terampil, juga kita juga menghadapi revolusi industri 4.0 sehingga kita harus memperbaharui ataupun mengubah keahlian,” kata Yuli.
Untuk itu, Deputi Seskab Bidang PMK menilai tepat kebijakan Presiden untuk melakukan pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai prioritas pembangunan nasional untuk 5 tahun ke depan.
“Setelah pembangunan infrastruktur, fokus Presiden adalah pembangunan SDM yang tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur tersebut,” ujar Yuli.
FGD itu dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono; Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo; Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono; Tenaga Ahli Menteri Perindustrian Bidang Pendidikan Vokasi Kementerian Perindustrian Mujiyono; Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kunjung Masehat; Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan M. Bakrun.
# Gan | Setkab/FID/RAH/ES
Media online www.benangmerahnews.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment