KPK Minta Pemda Bangun Sinergisitas Dan Hubungan Baik Dengan Media

Palangka Raya(KALTENG).BM- Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) terus melakukan upaya mitigasi tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas khususnya terhadap upaya  percepatan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha menegaskan hal tersebut pada Rapat Koordinasi tentang Publikasi Program Penanganan Covid-19 melalui video conference yang diikuti Inspektur Provinsi  Kalteng Sapto Nugroho dan Inspektur Kabupaten/Kota, Plt.Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Kalteng Sutoyo serta seluruh Kepala Dinas Kominfo dan Kabag Humas Kabupaten/Kota se-Kalteng  termasuk sejumlah perwakilan media di Palangka Raya, Jumat (15/5/20).

Pada kesempatan tersebut, pihak KPK juga memberikan klarifikasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tidak mempunyai perwakilan atau kerjasama dengan pihak manapun yang mengatasnamakan KPK.

KPK juga meminta Pemerintah Daerah selalu membangun sinergitas dan hubungan baik dengan media guna memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dalam penanganan COVID-19. Selain itu mendorong Pemda agar membuka akses informasi yang luas kepada media masa, terutama pemberitaan penanganan COVID-19, seperti informasi tentang penyaluran bantuan sosial (Bansos), realisasi dan refocusing anggaran serta pengadaan barang/jasa untuk menghindari konflik sosial di tengah  masyarakat.

KPK RI pada Rakor tersebut memberikan sejumlah rekomendasi kepada Humas Pemda dan media, yakni : Pertama, Humas Pemda harus selalu meng-update agenda masing-masing Pemda terkait percepatan penanganan COVID-19, seperti penyaluran Bansos kepada masyarakat dan agenda Pemda lainnya.

Kedua, Humas Pemda harus memanfaatkan Website resmi Pemda dalam setiap pemberitaannya sebagai bentuk cross check masyarakat terhadap pemberitaan pada media lokal.

Ketiga, penggunaan aplikasi media sosial mainstream, seperti Facebook dan Twitter dapat dilakukan, namun Website resmi Pemda tetap sebagai media utama dalam publikasi kepada masyarakat.

Keempat, media lokal diharapkan peran aktifnya dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial melalui publikasi pada media masing-masing sehingga terjalin sinergisitas antara Humas Pemda dengan media lokal.

Plt. Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Kalteng Sutoyo seusai mengikuti Rakor dengan KPK melalui video conference menegaskan sinergitas dan kerjasama dengan media selama ini terjalin baik. "Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalteng, Diskominfosantik Kalteng serta Biro Protokol dan Komunisasi Publik Setda Kalteng sebagai koordinator publikasi dan Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kalteng”, kata Sutoyo.

Demikian juga kerjasama pemberitaan dengan media masa tidak ada masalah dan kerjasama tersebut melibatkan 8 media cetak harian termasuk 3 media cetak mingguan/bulanan, 16 media online, 6 media televisi, 6 media radio dan 2 media yang membawa nama KPK.

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng Ika Lelunu menyatakan  kerjasama publikasi kegiatan Gugus Tugas COVID-19 Kalteng dengan media masa mulai Siaga Darurat sampai masa Tanggap Darurat, tidak ada masalah.///

Baca Juga

# Gan | Humas Kalteng