Gubernur Rusdy Gelar Rapat Perdana dengan Forkopimda Bahas Fokus Program Kerja

Palu(SULTENG).BM- Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura didampingi Wakil Gubernur Mamun Amir, memimpin rapat perdana bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulteng, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (22/6/2021). Rapat Forkopimda tersebut dihadiri Ketua DPRD, Kapolda, Danrem, Kajati, dan seluruh unsur Forkopimda Sulteng dan Perangkat Daerah Provinsi Sulteng.

Gubernur Sulteng dalam pembukaannya menyampaikan sejumlah fokus program kerja yang bakal dijalankannya. Program itu, seperti menyelesaikan pemulihan dampak bencana. Dirinya meminta agar penanganan bencana dilakukan secara serius dan menindak pelanggaran yang menimbulkan terjadinya bencana.

“Saya saat ini sudah paham bahwa penanganan bencana belum tertangani dengan serius, dan kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saya minta untuk dapat dilakukan proses dengan baik,” ujar Rusdy.

Program kerja lainnya, yakni mempercepatan penanganan Covid-19 di Sulteng dengan serius. Dia mengatakan, saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo, dirinya mengaku mendapat arahan tersebut.

Selain itu, permasalahan lainnya yang masih terjadi agar diselesaikan dengan kebersamaan baik secara formal maupun informal. Rusdy bersyukur, karena Forkopimda dinilai memiliki kekompakan untuk membangu Sulteng kea rah lebih baik.

Pada kesempatan itu, Gubernur memberikan kesempatan kepada seluruh unsur Forkopimda untuk menyampaikan kondisi yang berkembang sesuai dengan fungsi masing-masing.

Sementara itu, Kapolda Sulteng Irjen Pol Abdul Rakhman Baso menjelaskan, kondisi keamanan masih berlangsung kondusif. Dirinya juga menjelaskan terkait penanggunglangan Covid-19, bahwa Polda Sulteng terus melakukan pendisiplinan terdap masyarakat dan mendukung program vaksinasi sesuai dengan target nasional.

Kapolda juga menyampaikan kondisi teranyar di Poso. Ia menyebutkan, dari 13 kecamatan yang dimiliki tidak semuanya dalam kondisi tidak nyaman hanya 5 kecamatan saja. Ini akibat aksi teror yang terjadi. Dia menjelaskan, terror tersebut terjadi bukan karena permasalahan SARA atau agama tetapi murni karena faktor Ideologi. Selain itu, adanya dendam dan ketimpangan pembangunan. Untuk menumpas kelompok teroris di Poso, saat ini telah dibentuk Operasi Madago Raya.

Dirinya pun menepis anggapan yang menilai bahwa kondisi tersebut dipelihara. “saya tegaskan, saya sebentar lagi akan pensiun tidak ada unsur pembiaran di sana, tolong stigma ini agar dihentikan,” ujar Kapolda.

Di sisi lain, Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf juga menyampaikan kondisi teritorial Sulteng. Selain itu, selaku Satuan Tugas Rehan dan Rekon dampak bencana dirinya bersyukur, Gubernur turun langsung untuk mempercepat pemulihan dampak bencana.

Brigjen TNI Farid Makruf juga menyarankan agar pemerintah segera menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan hunian tetap dan perlu untuk melakukan validasi data terhadap masyarakat terdampak bencana supaya dapat segera ditangani.

Selain itu, Kajati Sulteng Jacob Hendrik Pattipeilohy menyampaikan akan memberikan dukungan tehadap percepatan untuk berinvestasi di Sulteng. Dirinya sependapat, bahwa ketersediaan anggaran sangat mempengaruhi suksesnya pelaksanaan pembangunan di daerah.

Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira menyampaikan bahwa pihaknya sudah banyak menerima masukan tentang percepatan penanganan Poso. Namun, dari segi fiskal yang dimiliki saat ini belum memadai untuk melakukan penanganan. Terkait rencana pembangunan, dirinya menyarankan agar sinkronisasi RPJMD dapat segera dilakukan. Tujuannya agar rencana pembangunan dapat segera dilakukan, termasuk dengan penanganan bencana agar segera diselesaikan perubahan RT/RW.

 

Baca Juga

#Gan | Humas Sulteng